Lampu Kuning Anggaran! DPRD Kalteng Desak Optimalisasi Sumber Daya Lokal

- Jurnalis

Senin, 26 Januari 2026 - 04:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering Foto:Dok/1tulah.com

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Kemandirian fiskal kini menjadi harga mati bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini bertransformasi menjadi instrumen paling strategis dalam menyokong pembangunan di Bumi Tambun Bungai.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dinamika anggaran nasional yang berdampak langsung pada postur APBD daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Freddy menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya lokal agar pembangunan tidak terhambat.

PAD Sebagai Andalan Utama Pembangunan

Menurut Freddy, perhatian antara Pemerintah Daerah dan DPRD saat ini harus terfokus sepenuhnya pada penguatan pendapatan internal. Ia menyebut PAD bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung anggaran.

“Pasti perhatian kita, baik pemerintah maupun DPRD, terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin menjadi sesuatu yang sangat penting dan strategis. PAD harus jadi andalan utama dalam struktur pendapatan daerah,” ujar Freddy pada Minggu (25/1/2026).

Baca Juga :  DPD PAN Mura ‘Serbu’ CFD Puruk Cahu, Warga Rebutan Masker dan Vitamin C Gratis

Dampak Pemangkasan Dana Transfer Pusat

Langkah memperkuat PAD merupakan konsekuensi logis dari kebijakan fiskal pemerintah pusat. Freddy mengungkapkan bahwa tahun ini terjadi penurunan drastis pada dana transfer ke daerah (TKD), sebuah tantangan yang memaksa daerah untuk kreatif mencari sumber pemasukan baru.

Ketergantungan terhadap bantuan dana pusat yang selama ini sangat dominan kini harus segera diminimalisir.

  • Pemangkasan Signifikan: Dana transfer dari pusat tahun ini mengalami penurunan yang cukup tajam.

  • Optimalisasi Lokal: Daerah dituntut mandiri dengan mengandalkan potensi pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.

  • Kemandirian Fiskal: Tanpa PAD yang kuat, postur anggaran daerah akan sangat rentan terhadap guncangan kebijakan ekonomi makro.

“Seiring dengan kecenderungan pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pusat yang tahun ini turun drastis, maka mau tidak mau daerah harus mengoptimalkan PAD,” tegas politisi senior tersebut.

Baca Juga :  Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?

Fokus Pembangunan Kota Palangka Raya dan Sekitarnya

Peningkatan PAD ini diharapkan dapat dialokasikan kembali secara tepat sasaran untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah strategis seperti:

  • Kota Palangka Raya: Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Kalimantan Tengah.

  • Pemerataan Wilayah: Memastikan pembangunan menjangkau pelosok Kalteng melalui anggaran yang mandiri.

Upaya optimalisasi ini bukan hanya tentang menaikkan target pajak, tetapi juga tentang memperbaiki efisiensi penagihan dan perluasan objek pajak baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal oleh Bapenda.

Optimisme Yohanes Freddy Ering mencerminkan semangat transformasi menuju Kalteng yang mandiri secara ekonomi.

Dengan memperkuat PAD, Kalimantan Tengah tidak hanya menjaga stabilitas pembangunannya, tetapi juga membuktikan kesiapannya menghadapi tantangan ekonomi nasional di masa depan. (Ingkit)

Berita Terkait

Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis
Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan
Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida
Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri
Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi
Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 07:28 WIB

Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis

Minggu, 1 November 2026 - 02:02 WIB

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:32 WIB

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Suket Ijazah Wapres Gibran Tak Sah, PDIP Mulai Jajaki Hak Angket Lintas Fraksi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:07 WIB

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:13 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut

Berita Terbaru

Sekda Mura, Lynda Kristiane, saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Kalimantan Tengah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom dari Aula A Kantor Bupati Mura, Jumat (30/10/2026).

Berita

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Okt 2026 - 22:32 WIB