Barut Ikuti Rakoor Penanggulangan Kemiskinan 2025, Wabup Felix: Dari Data BPS Barut Urutan Ke-9 Termiskin di Kalteng

1TULAH.COM, Muara Teweh – Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Penanggulangan Kemiskinan 2025 di Aula Kantor Bapperida, Palangka Raya, pada Kamis, 20 November 2025.

Rakoor dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, dan dihadiri oleh sejumlah wakil bupati/wakil wali kota se-Kalteng, termasuk Wabup Barito Utara (Barut), Felix Sonadie Y Tingan.

Rakoor ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/83/2022 mengenai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng Tahun 2022-2026.

Wagub Edy Pratowo menyatakan, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus sejalan dengan komitmen nasional dan global melalui Sustainable Development Goals (SDGs).

“Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, yang tidak hanya terkait keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum,” ujar Wagub Edy Pratowo, dikutip 1tulah.com dari laman akun Facebook Diskominfosandi Barut.

Sementara Plt Sekda Kalteng, Leonard S Ampung, melaporkan bahwa rakoor bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan dari pusat hingga daerah, mengevaluasi program yang sudah berjalan, serta menjaring masukan untuk Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kalteng 2025-2029.

Di tempat yang sama Wabup Felix, dalam paparannya memaparkan kondisi di daerahnya.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng 2025, Barut menempati peringkat ke-9 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 744.000 jiwa atau 5,52% dari total penduduk.

Penyebab peningkatan angka kemiskinan di Barut antara lain, ujar Wabup Felix terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92% (triwulan I) menjadi 2,48% (triwulan II) 2025. “Meningkatnya garis kemiskinan dari Rp 590.832 (2024) menjadi Rp 628.429 (2025) akibat inflasi dan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,71% (2024),” katanya.

Untuk mengatasi hal ini, lanjut dia Barut telah menetapkan target penurunan persentase kemiskinan dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029, dengan target mencapai 4,6% pada 2030.

Wabup Felix menambahkan dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Barut berkomitmen melaksanakan tiga strategi utama.

Di antaranya, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, melalui operasi pasar murah, gerakan pasar murah on the road (Gepamor), serta bantuan sosial (PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa).

Kemudian peningkatan pendapatan masyarakat, dengan penguatan kelembagaan ekonomi, dukungan pertanian, pendidikan dan penguatan vokasi, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM.

Terakhir penurunan kantong-kantong kemiskinan; melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan sanitasi, dan pembangunan sekolah rakyat.

“Pemkab Barito Utara juga berkomitmen untuk mengendalikan inflasi daerah, yang hingga pekann kedua November menunjukkan angka minus 0,41 persen. Selain itu, Rakoor ini mendorong Pemkab Barito Utara untuk segera menyusun RPKD kabupaten yang sinergis dengan RPKD Provinsi Kalteng,” tandas Wabup Felix.

Rakoor dihadiri oleh unsur forkopimda, pejabat daerah terkait, dan para Tenaga Ahli penyusunan RPKD.

Editor: Aprie