Standar Profesionalisme Hancur: Ahli Gizi Dilecehkan, Risiko Keracunan Ancam Program Gizi Anak

1TULAH.COM-Sobat Yoursay, mari kita hadapi sebuah realitas pahit: Di Indonesia, tidak ada yang lebih janggal sekaligus tidak mengejutkan selain melihat seorang pejabat negara berdiri di podium, menunjuk seorang ahli, lalu dengan lantang menyatakan bahwa profesi itu “tidak terlalu penting” dan bahkan bisa “digantikan oleh anak SMA yang dilatih tiga bulan.”

Itu adalah pemandangan yang menyakitkan—ketika suara keahlian yang didapat dari bertahun-tahun pendidikan dan pengalaman lapangan, dibungkam oleh arogansi kekuasaan yang merasa paling tahu. Yang lebih mengejutkan, bukan kali ini saja hal itu terjadi.

🎤 Dari RUU KUHAP ke MBG: Kekuasaan yang Alergi Kritik Teknis

Fenomena meremehkan keahlian ini baru-baru ini menjadi viral dan mencuat ke permukaan melalui potongan video Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal. Insiden ini, yang terjadi di forum resmi SPPG MBG (Makan Bergizi Gratis) di Bandung, memperlihatkan dinamika buruk di mana kekuasaan menunjukkan kebiasaan meremehkan teknokrasi.

Seorang ahli gizi yang mencoba menyampaikan persoalan teknis—mulai dari kurangnya tenaga ahli, perlunya koordinasi dengan Persagi (organisasi profesi gizi), hingga krusialnya peran ahli sanitasi—justru disetop dan disemprot dengan kalimat yang mencerminkan mentalitas arogan:

“Mentang-mentang kalian dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya.”

Kalimat ini menjadi epitaf bagi sikap politik yang menempatkan otoritas di atas otoritas ilmu pengetahuan.

Sebelum insiden ini, nama Cucun Ahmad Syamsurizal juga menjadi sorotan tajam dalam pembahasan RKUHAP, di mana ia memastikan pengesahan RUU tersebut berjalan cepat, meskipun dibanjiri kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait cacat formil dan potensi pelemahan hak warga.

Kasus ini menunjukkan pola yang konsisten: ketidakmauan mendengarkan kritik teknis dan substansial demi melancarkan agenda politik.

🥕 Program MBG dan Risiko Nyawa Anak-Anak

Pertanyaan mendasar yang muncul: mengapa seorang pejabat yang tidak memiliki latar belakang gizi merasa paling tahu soal gizi? Mengapa profesi yang bertanggung jawab atas kesehatan dan nutrisi anak-anak Indonesia—yang notabene adalah program unggulan Presiden Prabowo—dianggap bisa digantikan oleh tenaga non-profesional yang hanya ikut pelatihan 3 bulan?

Program MBG menyangkut nyawa, kesehatan, kualitas nutrisi, dan masa depan generasi. Dengan skala program yang menargetkan puluhan juta anak, kualitas perencanaan harus didukung oleh keahlian multidisiplin (gizi, sanitasi, logistik, pengawasan pangan, kesehatan masyarakat).

Risikonya tidak main-main:

• Keracunan massal: Akibat sanitasi dan pengawasan pangan yang buruk.

• Kontaminasi: Karena penyajian yang tidak higienis.

• Malnutrisi: Akibat komposisi makanan yang salah atau tidak tepat sasaran.

Seorang ahli gizi membutuhkan bertahun-tahun pendidikan dan pengalaman lapangan untuk memahami detail-detail ini. Jika negara menganggap keahlian bisa dipercepat, ditambal, atau diganti istilah (misalnya, dari ahli gizi menjadi pengawas gizi demi menghindari syarat kompetensi), maka program ini berisiko berubah dari upaya memerangi stunting menjadi sekadar proyek administratif yang berantakan.

📉 Ketika Sains Bicara, Politik Menutup Telinga

Insiden ini bukan hanya drama di forum kecil, melainkan cerminan dari budaya politik yang lebih besar di Indonesia, yaitu alergi terhadap kritik teknokratis.

Ketika para ahli menyuarakan kekhawatiran karena perekrutan non-ahli gizi sudah menjadi polemik sejak awal program MBG, mereka justru dibungkam. Hal ini memperlihatkan bahwa:

1. Kekuasaan anti-kritik: Pejabat menganggap peringatan dari ahli sebagai ancaman, bukan sebagai mitigasi risiko.

2. Prioritas Proyek vs Kualitas: Ada indikasi bahwa yang diutamakan adalah keberlangsungan program (agar terlihat berjalan), alih-alih memastikan kualitas dan dampak jangka panjang (yang membutuhkan kompetensi tinggi).

Meskipun Cucun Syamsurizal kemudian mengunggah permintaan maaf dan mengklaim tidak bermaksud meremehkan, narasi yang ia lontarkan tentang sertifikasi BNSP, anak SMA yang cerdas, dan pelatihan cepat sudah telanjur merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah pada profesionalisme.

Sobat Yoursay, bayangkan jika kamu dioperasi oleh dokter yang hanya ikut pelatihan 3 bulan. Tentu kamu akan menolak. Begitu pula dengan nasib gizi anak-anak kita.

Jika mentalitas yang menganggap kedekatan dengan kekuasaan lebih penting daripada kompetensi dibiarkan, bukan hanya ahli gizi yang akan tersingkir, tetapi standar profesionalisme di seluruh sektor.

Anak-anak Indonesia bisa menjadi korban dari arogansi politik yang menempatkan dirinya di atas ilmu pengetahuan. (Sumber:Suara.com)