Pemkab Mura Tekankan Pentingnya Laporan Keuangan yang Transparan dan Berkualitas

1tulah.com, Puruk Cahu -Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah, Sarwo Mintarjo, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Alltrue Hotel Palangka Raya, Kamis (16/10/2025) ini, dihadiri oleh pihak Yogya Executive School (YES) beserta tim pelaksana kegiatan, narasumber dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, serta peserta dari kalangan Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan pejabat pengelola keuangan di lingkungan Pemkab Murung Raya.

Dalam sambutan Bupati Mura yang dibacakan Plt. Sekda Sarwo Mintarjo, disampaikan bahwa setiap perangkat daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang andal dan berkualitas. “Laporan keuangan perangkat daerah merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan utama dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutur Sarwo.

Lebih lanjut, Sarwo menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurutnya, SDM pemerintah daerah yang kompeten merupakan kunci sukses dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, tertib, dan sesuai regulasi.

Selain sebagai sarana peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah diskusi dan evaluasi bagi perangkat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan keuangan. “Melalui kegiatan ini, kita harapkan muncul langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala di lapangan, serta upaya bersama untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” tuntasnya. (Sur)