Viral! Anggota DPRD Gorontalo Ancam “Rampok” Uang Negara, Kini Terancam Dipanggil Badan Kehormatan

1TULAH.COM-Sebuah video kontroversial yang menampilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, legislator dari PDI Perjuangan ini secara blak-blakan menyatakan niatnya untuk “merampok” uang negara.

Pernyataan yang memicu kemarahan publik ini membuat Wahyudin terancam dipanggil oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo.

Kronologi Video Viral: Dari Candaan hingga Ancaman Serius

Video berdurasi 1 menit 5 detik itu memperlihatkan Wahyudin Moridu di dalam mobil bersama seorang wanita, yang diketahui adalah istrinya. Saat melintasi Bandara Djalaluddin Gorontalo, ia ditanya mengenai tujuan perjalanannya. Dengan nada bercanda, Wahyudin menjawab, “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara.”

Namun, kalimat selanjutnya yang diucapkannya jauh lebih provokatif. “Kita rampok aja uang negara ini, kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” tambahnya sambil tertawa. Dalam video yang sama, Wahyudin juga memperkenalkan dirinya dan berkelakar tentang masa jabatannya yang masih lama hingga tahun 2031, seolah merasa kebal dari sanksi.

Video ini dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, memicu gelombang komentar negatif dari warganet yang menganggap pernyataan tersebut sangat tidak pantas dan mencoreng citra wakil rakyat.

BK DPRD Gorontalo Ambil Tindakan Tegas

Menanggapi kegaduhan yang timbul, Anggota BK DPRD Gorontalo, Umar Karim, mengonfirmasi rencana pemanggilan terhadap Wahyudin Moridu. “Kami dari BK DPRD Provinsi Gorontalo akan memanggil yang bersangkutan pada Senin (22/09/2025), dan melakukan penyelidikan terkait video yang telah memicu perhatian publik tersebut,” kata Umar.

Umar menjelaskan bahwa meskipun mekanisme penyelesaian etik biasanya diawali dengan pengaduan resmi, BK memiliki kewenangan untuk bertindak proaktif tanpa menunggu laporan. “Dalam tata tertib DPRD, kami diberi ruang untuk bertindak proaktif. Kami akan memanfaatkan ketentuan tersebut agar masalah ini bisa cepat diselesaikan,” imbuhnya.

Pemanggilan ini menjadi langkah awal dalam proses penyelidikan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wahyudin Moridu. Sanksi yang mungkin dijatuhkan bisa bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga sanksi yang lebih berat, tergantung pada hasil penyelidikan BK.

Pentingnya Etika dan Akuntabilitas Wakil Rakyat

Kasus Wahyudin Moridu ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik akan pentingnya menjaga etika dan akuntabilitas dalam setiap ucapan dan tindakan. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi teladan dalam menjaga kepercayaan publik dan menggunakan uang negara secara bertanggung jawab.

Masyarakat menantikan hasil dari penyelidikan BK DPRD Gorontalo dan berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan adil, demi menjaga marwah lembaga legislatif di mata publik. (Sumber:Suara.com)