1TULAH.COM-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyuarakan keprihatinan mendalam terkait dampak platform Over-the-Top (OTT) asing seperti Netflix dan Amazon Prime terhadap keberlangsungan industri penyiaran nasional di Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Presiden Motion Picture Association (MPA) Asia Pasifik, Mila Venugopalan, Menkomdigi dengan tegas meminta platform OTT untuk lebih aktif mendukung produksi lokal dan membiayai ekosistem penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan digital Indonesia.
Mendorong Ekosistem Penyiaran yang Adil dan Berkelanjutan
Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya peran industri penyiaran dalam menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah yang belum terjamah koneksi internet. “Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran,” pinta Meutya, menegaskan bahwa industri ini menghadapi tantangan berat karena beban investasi dan biaya operasional yang tinggi, sementara tren masyarakat beralih ke konten digital melalui OTT.
“Prinsip dasarnya adalah bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT,” tegas Meutya. Meskipun menyambut baik komitmen beberapa platform OTT yang telah melibatkan konten lokal, Menkomdigi menegaskan bahwa keberpihakan terhadap penyiaran nasional harus menjadi bagian dari strategi kolaboratif ke depan.
“Anda mengatakan bagaimana Anda ingin melibatkan dan memberdayakan produksi lokal juga, itu sangat bagus. Kami menyukai ide itu. Namun pada saat yang sama, kami juga perlu membuat industri penyiaran kami bertahan,” papar Meutya.
Komitmen MPA dalam Mendukung Bakat Lokal dan Perlindungan Konten
Menanggapi permintaan Menkomdigi, Presiden dan Managing Director MPA untuk Asia Pasifik, Mila Venugopalan, memberikan respons positif. Ia menawarkan berbagi praktik terbaik dari berbagai negara, termasuk Australia, di mana penyiar lokal justru mendorong deregulasi dan efisiensi alih-alih memberatkan OTT.
Mila Venugopalan juga menyoroti potensi besar pasar Indonesia. “Termasuk film dan acara televisi yang diproduksi di negara Anda, yang dikonsumsi oleh lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia, yang merupakan populasi internet terbesar keempat di dunia,” ujarnya.
MPA menyatakan komitmen untuk berinvestasi dalam bakat lokal dan cerita Indonesia. Selain itu, mereka melayangkan apresiasi atas langkah pemerintah dalam memblokir situs-situs pembajakan, sebagai upaya perlindungan konten digital yang berkembang pesat di era internet. “Kami sangat menghargai kolaborasi yang terus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam membantu mempromosikan dan melindungi konten digital,” pungkasnya.
Tantangan Deteksi Konten AI dan Peta Jalan AI Nasional
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga turut mengomentari soal konten kerusakan tambang nikel Raja Ampat yang viral di media sosial, yang ternyata dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). “Secara teknis memang harus diakui susah. Harus lebih mendalam. Dicek lagi tone-nya. Kalau secara real, memang agak-agak susah,” kata Marroli dari Komdigi.
Verifikasi konten AI memerlukan pendekatan teknis yang lebih jeli, termasuk analisis mendalam terhadap metadata dan pola visual. Namun, pengamatan ini sulit dilakukan, terutama setelah konten AI tambang Raja Ampat viral menyebar luas.
Kendati demikian, Komdigi sedang mempersiapkan langkah strategis untuk mengatur ekosistem AI di Indonesia. Menkomdigi Meutya Hafid sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa Pemerintah sedang menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang direncanakan rilis pada Juli 2025.
“Kan kemarin statement dari Bu Menteri akan menyiapkan roadmap tentang AI. Kalau nggak salah, bulan Juli akan diluncurkan untuk Indonesia,” ungkap Marroli. (Sumber:Suara.com)