Antisipasi Imigrasi Trump, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Lindungi WNI di AS

1TULAH.COM – Amelia Anggraini, anggota Komisi I DPR RI mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang saat ini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurutnya, kebijakan itu perlu diwaspadai sebab Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri harus memantau perkembangan terkini WNI yang berada di AS.

“Kami mendorong KBRI Washington, Konsulat RI di AS agar mendata dan mendorong wajib lapor bagi WNI yang memiliki dokumen expired, overstay atau pekerja ilegal. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan atas peraturan oleh Trump,” kata Amelia, Minggu (9/2/2025).

Untuk saat ini, Ia mengatakan Kemenlu harus mempersiapkan langkah antisipasi dan pendampingan hukum bagi dua orang WNI yang sudah terkena dampak kebijakan imigran di AS guna meminimalisasi hal-hal yang tak diinginkan.

Selain itu, Ia juga mengimbau masyarakat dalam negeri yang akan bermigrasi ke AS ataupun bagi WNI yang sudah berada di AS agar tetap taat administrasi dan hukum agar kejadian penahanan WNI di AS tak terulang kembali.

“Kami mendorong Kemenlu dan kementerian/lembaga lainnya untuk melakukan sosialisasi bagi WNI yang akan bekerja atau belajar di luar negeri,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan jika dua orang WNI ditangkap pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan Presiden AS Donald Trump.

“Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, Jumat (7/2).

Ia menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta.

Menurutnya, KJRI sudah dapat berkomunikasi dengan WNI itu dan dipastikan dalam kondisi baik, sehat, serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

Dia juga mengatakan pihaknya telah menghubungi KJRI New York dan menerima informasi dari yang bersangkutan bahwa WNI tersebut dalam kondisi sehat dan sudah memiliki akses pendampingan hukum.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com