Siap jadi Sorotan Internasional, Hasto Sudah Siapkan Pledoi 7 Bahasa

1TULAH.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Talapessy menyebut bahwa Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan kondisi untuk hal terburuk usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu di antaranya, membuat pledoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar proses penegakan hukum di Indonesia dapat disorot dunia internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Ronny dalam konferensi pers Tim Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dilaksanakan di kantor partai, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2024).

“Mas Hasto sampaikan ke saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia,” kata Ronny.

Ia bahkan mengatakan keterangan pers dari tim hukum Hasto ke depan juga akan disampaikan dalam tujuh bahasa.

“Kami persiapkan segala sesuatunya terhadap kasus ini. Kami akan sampaikan perkembangan dalam tujuh bahasa agar diketahui dunia internasional,” katanya.

Ia menyebut, proses KPK terhadap Hasto sebenarnya penuh drama. Semisal, penyidik lembaga antirasuah membawa koper untuk menyita sebuah flashdisk.

Diketahui, KPK melakukan penggeledahan ke kediaman pribadi dan rumah singgah Hasto pada Selasa (7/1) kemarin. Sebuah flashdisc disita dari langkah hukum tersebut.

“Logika akal sehat publik tidak dapat menerima alasan mengapa penyidik perlu sebuah koper untuk sekadar menyimpan/mengamankan sebuah USB, flashdisk dan sebuah buku catatan kecil. Kami melihat ini bagian dari rangkaian penggiringan opini yang terus terjadi sejak pemanggilan pertama dan kedua sekjen yang disertai dengan penyitaan handphone,” katanya.

“Penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak memiliki bukti yang cukup ketika mentersangkakan Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga, ia menilai proses KPK terhadap Hasto tak berlatar hukum, karena bocornya sprindik.

“Kebocoran sprindik yang bahkan juru bicara KPK sendiri sampaikan ke publik tidak tahu, kami menduga salah satu bukti KPK di-remote oleh pihak-pihak di luar KPK,” tuturnya.

Tak hanya itu, kata dia, proses yang tak berlandaskan hukum dapat dilihat ketika KPK baru memanggil saksi-saksi setelah menetapkan Hasto tersangka.
.
“Mas Hasto ditetapkan tersangka terlebih dahulu, baru membangun konstruksi hukum, karena dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil menyampaikan di media tidak ada hal yang baru, sehingga kamu menduga tetapkan tersangka baru mencari-cari keterangan saksi dan alat bukti,” katanya.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com