Di Tengah Keraguan Keberlanjutan IKN Pasca Pemilu 2024, Jokowi: Upacara Bendera 17 Agustus Tahun 2024 di IKN

1TULAH.COM-Pembangunan kawasan IKN Nusantara, dipastikan tidak akan selesai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini memunculkan berbagai keraguan tentang keberlanjutan proyek pembangunan salah satu legacy Presiden Jokowi ini.

Terlebih pada pemerintahannya akan segera berakhir pada 2024 mendatang. Pemilu 2024 merupakan salah satu bagian dari proses pergantian tampuk kekuasaan, dari yang sebelumnya selama dua periode dipimpin oleh presiden yang dipimpin PDI Perjuangan.

Presiden Joko Widodo mengaku optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan rampung dalam kurun waktu 15 tahun. Berdasarkan kondisi di lapangan, saat ini pembangunan IKN masih berada pada kisaran 14 persen.

“Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa (pembangunan) Ibu Kota telah dimulai pembangunannya baik berupa infrastruktur, maupun kantor dan rumah menteri. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu, ya di lapangannya sudah seperti ini. Karena ini memang bukan proyek dua tahun atau lima tahun bisa 10-15 tahun. Sama seperti kota lain yang pindah, butuh waktu yang sama seperti yang tadi saya sampaikan,” ungkap Jokowi saat meninjau mega proyek itu.

Salah satu infrastruktur yang telah dimulai pembangunannya, kata Jokowi, adalah perumahan untuk para menteri. Presiden memberikan target bahwa pembangunan 36 rumah menteri tersebut harus selesai pada Juni 2024.

“Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala atau hambatan dalam pembangunan IKN, baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja.

“Sudah tidak ada masalah. Jadi bismillah ini sudah dimulai dan sekali lagi kita harapkan Juni (2024) (pembangunan rumah menteri) selesai,” tandasnya.

Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga yakin IKN akan memberikan daya tarik bagi para investor, baik investor dalam maupun luar negeri. Presiden menilai IKN memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

“Kita ini menawarkan suasana. Ini kawasan inti adalah kawasan pemerintahan. Tapi di luar itu adalah orang akan melihat suasana yang berbeda, ada diferensiasinya, itu yang kita jual. Experience, ambience, semua yang kita jual itu,” katanya.

Butuh Waktu Dua Dekade

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan pembangunan infrastruktur kota-kota baru di negara lain memang dibutuhkan waktu 20-25 tahun untuk selesai, seperti halnya Kota Putra Jaya di Malaysia. Namun, ia menggarisbawahi bahwa jangka waktu tersebut belum bisa membuat sebuah kota bisa menjadi “hidup”.

“Jadi beda ya, kota dalam arti fisik dengan kota yang hidup itu beda, itu yang perlu digarisbawahi. Karena untuk kota secara fisik itu yang dikejar infrastrukturnya,” ujar Nirwono.

Namun, katanya, yang perlu digarisbawahi terkait hal itu adalah apakah sebuah kota itu “hidup”.

Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah kota bisa dikatakan “hidup”? Nirwono menjawab setidaknya dibutuhkan waktu 50 tahun-100 tahun. Ia mengibaratkan sebuah kota layaknya seperti organisme hidup, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama agar timbul sebuah budaya baru.

“Kalau bicara sebuah kota itu hidup, pasti akan di angka 50 tahun bahkan 100 tahun sebuah kota itu baru bisa menimbulkan atau muncul sebuah budaya baru di kota itu,” katanya.

Warga yang datang ke kota itu, lanjut Nirwono, bukan disebut sebagai warga pendatang, melainkan sudah menjadi warga kota Nusantara. Namun hal tersebut baru dapat muncurl setelah generasi kedua ataupun ketiga.

“Karena dia akan beradaptasi, akan terjadi kulturalisasi budaya dengan para pendatang lainnya, akan muncul budaya Nusantara yang berbeda dengan kota-kota lain. Baru kita bisa lihat sebuah kota tadi bisa menjadi hidup,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan yang disampaikan oleh Jokowi bahwa pembangunan IKN akan tuntas dalam kurun 15 tahun adalah masih terbatas pada wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Wilayah tersebut baru mewakili satu dari sembilan kategori wilayah perkotaan (WP) yang ada di IKN Nusantara.

Nirwono mempertanyakan bagaimana nasib perkembangan delapan WP lainnya, mengingat sampai saat ini belum ada investor yang benar-benar menyatakan akan berinvestasi dalam pembangunan mega proyek tersebut.

“Artinya itu juga menjadi tantangan, karena sampai dengan sekarang yang baru ada bisa dikatakan baru RDTR (Rencana Detil Tata Ruang -red). Belum sebuah masterplan kota,” katanya.

Ia berpendapat masterplan yang siap di IKN baru KIPP, meski hanya mencakup 900 hektare dari 6.700 hektare yang ada.

Nirwono melihat bahwa tahapan pembangunan IKN pada 2023-2024 masih akan didanai penuh dari anggaran negara. Menurutnya hal tersebut menggambarkan bahwa sampai detik ini baik para investor dalam maupun luar negeri masih dalam status “wait and see”.

“Bicara investor 2023-2024 faktanya pembangunan masih menggunakan dana APBN. kemudian kontraktornya semuanya BUMN milik pemerintah. Pertanyaannya kalau itu sebuah proyek yang menarik, harusnya investor mulai dari sekarang. Logikanya justru kalau menarik, (investor) harus duluan menanam modal di situ, sebelum yang lain,” pungkasnya. (Sumber:voaindonesia.com)