DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penandatangan berita acara persetujuan bersama terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD 2027, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang I Tahun 2026 di Palangka Raya, Jumat (20/11/2026). Foto:Istimewa

Penandatangan berita acara persetujuan bersama terhadap nota keuangan dan Raperda tentang APBD 2027, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang I Tahun 2026 di Palangka Raya, Jumat (20/11/2026). Foto:Istimewa

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng resmi menyepakati dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pengesahan dokumen keuangan daerah ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang I Tahun 2026 di Palangka Raya pada Jumat (20/11/2026).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 oleh pimpinan dewan dan pihak eksekutif.

Berdasarkan dokumen yang disahkan, total belanja daerah pada tahun 2027 ditetapkan mencapai Rp5,767 triliun, sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,420 triliun.

Rincian Postur APBD Kalimantan Tengah 2027

Menurut laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut, struktur anggaran tahun 2027 mengalami penyesuaian untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah.

Berikut adalah ringkasan postur APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027:

Komponen Anggaran Nilai Anggaran Keterangan
Pendapatan Daerah Rp5,420 triliun Proyeksi penerimaan daerah tahun 2027
Belanja Daerah Rp5,767 triliun Mendanai 217 program, 658 kegiatan, dan 2.415 subkegiatan
Defisit Anggaran Rp346,666 miliar Selisih antara pendapatan dan belanja daerah
Pembiayaan Daerah (Silpa) Rp350 miliar Digunakan untuk menutup defisit anggaran
Baca Juga :  Anggaran Bapperida Kalteng Dipangkas, Legislator Asdy Narang: Jangan Dialihkan ke Instansi Vertikal

Secara teknis, alokasi belanja sebesar Rp5,767 triliun tersebut akan didistribusikan untuk menjalankan 217 program, 658 kegiatan, serta 2.415 subkegiatan di berbagai perangkat daerah.

Sementara itu, selisih atau defisit anggaran senilai Rp346,666 miliar akan ditutupi melalui pos pembiayaan daerah, yang di dalamnya mencakup pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp350 miliar.

Pembahasan Transparan dan Prioritas Pembangunan

Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menjelaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan anggaran antara pihak legislatif dan eksekutif dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai penyusunan anggaran ini memiliki peran vital bagi arah kebijakan pemerintah daerah ke depan.

“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan,” ujar Bryan dalam penyampaiannya di sidang paripurna.

Baca Juga :  Generasi Muda Harus Jadi Penjaga Warisan Budaya Daerah

Bryan menambahkan, alokasi belanja dalam APBD 2027 diarahkan untuk membiayai sejumlah sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fokus utama anggaran tersebut meliputi:

  • Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

  • Pembangunan serta pemerataan infrastruktur wilayah.

  • Program percepatan penurunan angka stunting.

  • Upaya penanggulangan kemiskinan daerah.

  • Langkah strategis pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah.

Persetujuan Penuh dari Seluruh Fraksi DPRD Kalteng

Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ke-12 ini berjalan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh unsur politik di parlemen daerah. Menurut keterangan Bryan Iskandar, seluruh fraksi yang ada di DPRD Kalimantan Tengah menyatakan sepakat agar Raperda APBD 2027 segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Ketujuh fraksi menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang APBD Tahun Anggaran 2027, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkas Bryan.

Dengan disahkannya Raperda ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mulai mempersiapkan pelaksanaan program kerja serta penyerapan anggaran pada tahun 2027 mendatang. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998
Tajeri Dukung Razia Narkoba Rutin dan Berkelanjutan di Lapas
Dewan Tekankan Pengelolaan Anggaran 2027 yang Transparan dan Akuntabel
Pemkab dan DPRD Mura Sepakati KUA-PPAS 2027, Ketua DPRD Tekankan Ini
UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal
Anggaran Bapperida Kalteng Dipangkas, Legislator Asdy Narang: Jangan Dialihkan ke Instansi Vertikal
Jangan Asal Klik Tautan: Cara Praktis Melindungi Identitas dari Kejahatan Pinjol
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIB

Tajeri Dukung Razia Narkoba Rutin dan Berkelanjutan di Lapas

Jumat, 20 November 2026 - 17:22 WIB

Dewan Tekankan Pengelolaan Anggaran 2027 yang Transparan dan Akuntabel

Jumat, 20 November 2026 - 17:08 WIB

Pemkab dan DPRD Mura Sepakati KUA-PPAS 2027, Ketua DPRD Tekankan Ini

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Jumat, 20 November 2026 - 14:14 WIB

Anggaran Bapperida Kalteng Dipangkas, Legislator Asdy Narang: Jangan Dialihkan ke Instansi Vertikal

Berita Terbaru