PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam

1TULAH.COM-Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan politik Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menata kembali tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Haedar di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat (13/11/2026), menjelang perhelatan akbar Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.

Menurut Haedar, Indonesia telah melewati berbagai era kepemimpinan sejak masa kemerdekaan dengan beragam capaian pembangunan. Meski demikian, ia menilai sektor kekayaan alam nasional masih membutuhkan pembenahan yang lebih optimal agar hasil pemanfaatannya benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berpijak pada Amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945

Dalam pandangannya, Haedar Nashir menekankan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan kekayaan alam nasional wajib berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia mengingatkan bahwa landasan utama tata kelola tersebut telah termaktub secara jelas dalam konstitusi negara, khususnya pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Secara substansial, kedua pasal tersebut membawa mandat moral dan hukum yang saling berkaitan:

• Pasal 33 UUD 1945: Menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

• Pasal 34 UUD 1945: Mengamanatkan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin serta anak-anak terlantar sebagai bagian dari jaminan kesejahteraan sosial.

Berangkat dari keselarasan dengan amanat konstitusi tersebut, Haedar menilai langkah penataan ulang yang ditempuh oleh Presiden Prabowo merupakan kebijakan yang patut didukung oleh berbagai elemen bangsa.

Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Selain menyoroti isu pengelolaan sumber daya alam, Ketua Umum PP Muhammadiyah juga menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah. Namun, ia menggarisbawahi perlunya penguatan pola komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Haedar berpandangan bahwa agenda pembangunan bangsa berskala besar tidak mungkin dijalankan secara sepihak oleh pemerintah semata. Sebaliknya, organisasi masyarakat juga membutuhkan sinergi dengan negara agar kontribusi sosialnya berjalan efektif. Keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa dinilai menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kemajuan Indonesia.

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu

Apresiasi dan catatan strategis dari pimpinan Muhammadiyah ini disampaikan bertepatan dengan agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kota Palu. Presiden dijadwalkan hadir secara langsung dalam acara puncak peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah yang dirangkaikan dengan sidang Tanwir Muhammadiyah 2026 pada Sabtu (14/11/2026).

Berdasarkan keterangan Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Tengah, seluruh persiapan teknis maupun substansial untuk menyambut kedatangan kepala negara telah rampung sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan tampil sebagai pembicara utama di hadapan jajaran pimpinan serta kader persyarikatan dari seluruh Indonesia.

Kehadiran presiden di Palu kali ini sekaligus melanjutkan tradisi komunikasi erat antara pemerintah dan Muhammadiyah, setelah sebelumnya Prabowo juga menghadiri agenda serupa pada perhelatan Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2024 lalu. (Sumber:Suara.com)