ICW Soroti Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad di Dua Kementerian

1TULAH.COM-Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penggunaan anggaran negara yang dialokasikan dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh (influencer). Total anggaran yang disorot mencapai hampir Rp14,7 miliar dan mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan presenter ternama sekaligus pejabat publik, Raffi Ahmad.

Sorotan publik semakin tajam mengingat sosok yang juga suami dari Nagita Slavina ini merupakan pejabat negara aktif. Raffi telah diangkat mengemban amanah sebagai Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024.

Berdasarkan data yang dihimpun ICW, suntikan dana publik tersebut dialokasikan dari anggaran pemerintah sepanjang periode 2024 hingga 2026.

“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” ujar Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, dalam keterangan resminya pada Senin (9/11/2026).

Rincian Paket Pengadaan di Kemendikbudristek dan KKP

ICW membeberkan bahwa belanja jasa promosi digital tersebut terbagi dalam delapan paket pekerjaan di dua instansi pemerintahan berbeda:

• Kemendikbudristek (2024): Sebanyak 5 paket pengadaan dengan total nilai mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

• Kementerian Kelautan dan Perikanan / KKP (2025–2026): Sebanyak 3 paket pengadaan dengan total anggaran bernilai sekitar Rp10,8 miliar.

Seluruh lingkup pekerjaan mencakup produksi dan publikasi konten digital lintas platform—mulai dari YouTube, Instagram, hingga TikTok—serta menghadirkan kehadiran fisik Raffi Ahmad pada serangkaian program dinas kementerian.

Dinilai Kontradiktif dengan Efisiensi Anggaran dan Berpotensi Konflik Kepentingan

Lembaga pengawas korupsi tersebut menilai pengeluaran fantastis untuk promosi media sosial sangat bertolak belakang dengan retorika penghematan yang digaungkan pemerintah. Di saat sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan infrastruktur strategis mengalami pengetatan dana, anggaran miliaran rupiah justru mengalir deras untuk kampanye digital.

“Pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten,” kata Azhim.

ICW menegaskan bahwa uang hasil pajak rakyat seharusnya tidak dimanfaatkan untuk membangun citra politik maupun opini publik instan lewat figur populer.

“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer,” tegasnya.

Selain masalah efektivitas dan efisiensi belanja negara, ICW juga menggarisbawahi indikasi kuat adanya masalah transparansi. Spesifikasi teknis pengadaan dinilai menjurus pada penyedia tertentu (tunjuk hidung), yang berpotensi memicu konflik kepentingan mengingat posisi strategis Raffi Ahmad dalam lingkaran pemerintahan.

Desakan Transparansi dan Audit Kontrak

Atas temuan ini, ICW mendesak Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bersikap terbuka dengan mempublikasikan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa secara transparan kepada publik.

Tak hanya itu, ICW meminta lembaga pengawas independen serta BPK/BPKP untuk segera melakukan audit komprehensif guna menilai kewajaran harga paket (value for money) serta memastikan kesesuaian antara realisasi kontrak dengan kebutuhan riil instansi. (Sumber:Suara.com)