Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Usut Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kali ini, penyidik mendalami proses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Pendalaman tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo berinisial RB pada 6 November 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut berfokus pada proses perpanjangan SHGB tanah milik kawasan Kota Baru Parahyangan.

Selain menelusuri proses administrasi perpanjangan sertifikat, penyidik juga meminta keterangan RB mengenai keterlibatan pihak-pihak lain yang mengurus SHGB ke Kementerian ATR/BPN.

Keterangan tersebut diperlukan untuk mengungkap pihak yang berperan dalam proses pengurusan hak atas tanah tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi berlangsung, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka terdiri atas sejumlah pejabat kementerian, pihak perusahaan, serta individu dari kalangan swasta yang diduga terlibat dalam proses pengurusan sertifikat.

Para tersangka tersebut di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.

Selain itu, KPK juga menetapkan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.

Keempat nama terakhir disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Dalam rangka mengumpulkan bukti, penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi.

Pada 17 September 2026, penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Lampri, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke kantor PT Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi pada 18 September 2026.

Tiga hari berselang, penyidik kembali mendatangi kantor Summarecon di Kabupaten Bogor untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada 23 September 2026, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, penyidik menyasar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta rumah Lampri yang berada di Nganjuk.

Rangkaian penyidikan tersebut berlanjut pada 29 September 2026 dengan penggeledahan kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.

Pemeriksaan terhadap RB pada November ini menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri lebih jauh proses pengurusan dan perpanjangan SHGB serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Penulis : Laili R