Profil Arif Kurniawan: Eks Trader Glencore yang Kuasai Sepertiga Nikel Indonesia Kini Disasar Satgas PKH

1TULAH.COM-Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas dengan mengumumkan pengambilalihan seluruh kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh pengusaha berinisial AK, yang diidentifikasi sebagai Arif Kurniawan.

Langkah penertiban berskala nasional ini memicu perhatian publik, terlebih di tengah mencuatnya isu dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum berpangkat jenderal polisi bintang empat dalam jaringan bisnis tersebut.

Penegakan hukum ini disampaikan langsung oleh pihak Satgas PKH yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara dan penertiban tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

Siapa Sosok Arif Kurniawan yang Dijuluki “Raja Nikel”?

Nama Arif Kurniawan sebelumnya hampir tidak pernah terdengar dalam lingkaran bisnis maupun politik nasional. Sosoknya yang tertutup baru mencuat ke permukaan media global setelah Bloomberg menerbitkan laporan khusus pada akhir 2025 bertajuk “How a reclusive ex-Glencore trader became Indonesia’s nickel king”.

Berdasarkan penelusuran media internasional tersebut, berikut profil singkat dan jejak rekam Arif Kurniawan:

• Mantan Trader Glencore: Sebelum membangun gurita bisnisnya sendiri, Arif diketahui pernah bekerja di Glencore Plc, perusahaan multinasional tambang dan komoditas asal Swiss.

• Menguasai Konsesi Raksasa: Melalui perusahaannya, PT Dua Delapan Resources, serta kemitraan dengan rekan bisnisnya Edi Liu Amas, Arif memegang saham di setidaknya 20 konsesi tambang nikel di Indonesia dengan total luas mencapai sekitar 71.000 hektare. Luas ini tercatat melampaui area tambang Weda Bay Nickel di Maluku Utara.

• Volume Perdagangan Fantastis: Pada rentang tahun 2024–2025, jaringan bisnis Arif dilaporkan menguasai hingga sepertiga (one-third) dari total penjualan bijih nikel Indonesia, dengan nilai transaksi komersial diperkirakan mencapai 3 miliar dolar AS.

Langkah Tegas Satgas PKH: Penyitaan Aset hingga Sanksi Pidana

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan resminya di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/11/2026), menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penguasaan lahan negara secara tidak sah.

“Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia,” tegas Barita.

Satgas PKH telah menjalankan serangkaian tindakan terukur yang meliputi:

1. Inventarisasi dan Verifikasi: Mengidentifikasi seluruh entitas korporasi dan konsesi yang berada di bawah kendali jaringan AK.

2. Penyitaan dan Penertiban: Mengambil alih kembali penguasaan fisik serta operasional kawasan hutan yang terbukti dimanfaatkan secara ilegal.

3. Denda Administratif & Pemulihan Aset: Menagih kewajiban finansial atas kerusakan kawasan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Barita juga menekankan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan pihak-pihak yang terlibat dari jerat hukum.

“Apabila ada perbuatan pidana dalam kegiatan penertiban itu, maka pertanggungjawaban pidana juga akan dilakukan terhadap siapa saja, termasuk oknum AK ini, yang melakukan penguasaan ilegal kawasan hutan kita,” lanjutnya.

Pendalaman Dugaan Keterlibatan Oknum Jenderal Bintang Empat

Selain penertiban lahan, Satgas PKH mengonfirmasi tengah mendalami dugaan relasi hukum maupun dukungan operasional dari oknum aparat penegak hukum terhadap aktivitas bisnis korporasi yang terafiliasi dengan AK.

Penyelidikan ini menyasar seluruh entitas bisnis dalam ekosistem PT Dua Delapan Resources guna mengurai potensi pembangkangan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Isu keterlibatan oknum perwira tinggi ini mengemuka di tengah dinamika penegakan hukum nasional yang sedang menjadi sorotan publik, sehingga Satgas PKH memastikan proses verifikasi dilakukan secara mendalam dan transparan. (Sumber:Suara.com)