Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia

1TULAH.COM-Ungkapan “belum makan kalau belum makan nasi” begitu akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Budaya ini berkembang hingga jarang dipertanyakan lagi. Bagi mayoritas warga, nasi bukan sekadar sumber karbohidrat, melainkan telah menjadi tolok ukur sosial utama untuk menentukan apakah seseorang sudah benar-benar makan atau belum.

Padahal, secara geografis dan ekologis, Indonesia memiliki keragaman sumber pangan yang sangat kaya melebihi beras. Mulai dari jagung, singkong, ubi jalar, hingga sagu dan pelbagai jenis umbi-umbian, wilayah Nusantara sebenarnya menyimpan potensi karbohidrat yang melimpah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan historis yang krusial: Apakah dominasi nasi dalam pola konsumsi masyarakat terbentuk secara alamiah, atau turut dipengaruhi oleh kebijakan pangan negara, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru?

Sejarah Konsumsi Beras dan Simbol Pangan Nasional

Untuk menjawabnya, kita perlu membedakan antara sejarah konsumsi beras sebagai komoditas dengan proses pembentukan beras sebagai simbol pangan nasional.

Beras sejatinya telah dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Nusantara jauh sebelum masa pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, kurang tepat jika menyimpulkan bahwa Orde Baru adalah pencipta kebiasaan makan nasi. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintahan Orde Baru memainkan peran yang sangat sentral dalam mengukuhkan posisi beras melalui kebijakan pembangunan pertanian dan sistem pangan nasional yang tersentralisasi.

Peran Kebijakan Pertanian Masa Orde Baru

Sejak awal pemerintahannya, Orde Baru mengarahkan pembangunan sektor pertanian secara masif untuk meningkatkan produksi pangan, terutama beras.

• Program Intensifikasi Pertanian: Melalui program Bimbingan Massal (Bimas), pemerintah mendorong pemanfaatan varietas unggul, penggunaan pupuk kimia, pembangunan jaringan irigasi, dan penerapan teknologi pertanian modern.

• Tujuan Strategis: Kebijakan ini dirancang sebagai langkah mengatasi persoalan kerawanan dan kekurangan pangan yang sempat melanda Indonesia pada era sebelumnya.

• Capaian Swasembada Beras 1984: Keberhasilan mobilisasi kebijakan negara ini mencapai puncaknya pada tahun 1984 ketika Indonesia meraih predikat swasembada beras, sebuah prestasi yang mendapat pengakuan internasional dari FAO.

Dampak Dominasi Beras terhadap Keberadaan Pangan Lokal

Di balik kesuksesan swasembada beras, muncul konsekuensi jangka panjang terhadap dinamika pangan nasional. Ketika pembangunan pangan terlalu berfokus pada satu komoditas tunggal, nasib sumber pangan lokal yang sebelumnya menjadi penopang utama kehidupan masyarakat di berbagai daerah mulai terpinggirkan.

Dominasi beras tidak hanya bekerja di ranah produksi, tetapi juga membentuk persepsi sosial masyarakat mengenai apa yang disebut sebagai “makanan ideal”:

1. Pengalokasian Anggaran dan Infrastruktur: Seluruh fokus anggaran, infrastruktur pertanian, sistem distribusi, hingga stabilisasi harga diprioritaskan untuk beras.

2. Pergeseran Status Pangan Lokal: Jagung, singkong, dan sagu—yang dulunya merupakan makanan pokok utama di sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua—perlahan bergeser posisi menjadi sekadar makanan sampingan atau pengganti darurat, bukan lagi pilihan yang setara.

3. Persepsi Sosial: Ketersediaan dan jangkauan beras yang merata secara tidak langsung mengubah makna sosial pangan nonberas di mata publik.

Pembentukan Preferensi Konsumsi dan Agenda Diversifikasi Pangan

Proses sejarah ini membuktikan bahwa preferensi makan masyarakat tidak terbentuk murni dari selera individu. Pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan, intervensi harga, ketersediaan infrastruktur distribusi, kebijakan pemerintah, serta konstruksi makna sosial atas makanan tersebut.

Isu ini menjadi sangat relevan bagi agenda diversifikasi pangan Indonesia saat ini:

• Kerentanan Pangan: Ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu komoditas (beras) mempersempit pemanfaatan pangan lokal dan meningkatkan risiko krisis saat terjadi gagal panen atau lonjakan harga global.

• Potensi Daerah: Padahal, setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik ekologis, tradisi kuliner, dan sumber daya alam lokal yang unggul untuk mendukung ketahanan pangan secara mandiri.

Catatan Penting: Diversifikasi pangan tidak cukup dilakukan sekadar lewat kampanye atau imbauan moral agar masyarakat mengganti nasi dengan jagung atau singkong. Pemerintah perlu membenahi akses pasar, rantai distribusi, teknologi pengolahan, kualitas produk, serta keterjangkauan harga pangan lokal. Tanpa dukungan infrastruktur tersebut, gerakan mengonsumsi pangan nonberas berisiko berhenti sebatas slogan semata.

Redefinisikan Makna Pangan Indonesia

Persoalan utamanya bukanlah menuntut masyarakat Indonesia untuk berhenti makan nasi. Beras tetap memiliki posisi historis dan sosial yang penting dalam kebudayaan Nusantara.

Yang perlu diresapi kembali adalah mengapa satu jenis pangan bisa begitu dominan hingga menekan legitimasi sumber pangan lainnya sebagai makanan pokok.

Sejarah Orde Baru mengajarkan bahwa kebijakan negara dapat membentuk kebiasaan masyarakat dalam jangka panjang. Membangun ketahanan pangan nasional yang kokoh membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi warisan kebijakan masa lalu. Kemandirian pangan yang sejati tidak diukur dari kemampuan menyediakan satu jenis beras semata, melainkan dari kemudahan masyarakat dalam mengakses, memproduksi, dan mengonsumsi beragam sumber pangan lokal secara layak.

Sudah saatnya kita mengubah sudut pandang: kenyang tidak harus selalu berarti nasi, dan ketahanan pangan nasional tidak seharusnya menggantungkan nasibnya pada satu komoditas saja. (Sumber:Suara.com)