Rencana Pembayaran Gaji PNS Lewat Koperasi: Peluang, Risiko, dan Tantangan Realisasinya

1TULAH.COM-Pemerintah tengah mematangkan rencana besar untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu saluran pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang pensiun. Langkah strategis ini berpotensi merombak lanskap layanan keuangan nasional yang selama ini bergantung pada perbankan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengonfirmasi wacana ini tengah dibahas bersama Menteri Keuangan. “Saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun,” ujar Ferry, Selasa (6/10/2026).

Fondasi Regulasi: RUU Perkoperasian, OPK, dan Penjaminan LPS

Rencana ini terkait erat dengan pembahasannya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bersama Komisi VI DPR RI. Beleid yang telah berusia 34 tahun tersebut dinilai perlu ditata ulang agar relevan dengan ekonomi digital.

Terdapat dua pilar utama dalam draf RUU tersebut:

• Otoritas Pengawas Koperasi (OPK): Lembaga independen yang berdiri sendiri di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

• Perluasan Fungsi LPS: Perluasan mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar turut menjamin simpanan anggota di koperasi.

Menurut Forum Komunikasi Perkoperasian Indonesia (Forkopi), kesenjangan perlindungan menjadi isu krusial. Saat ini simpanan perbankan dijamin LPS hingga Rp2 miliar, sedangkan koperasi belum memiliki skema penjaminan setara.

Mekanisme Penyaluran Gaji PNS Saat Ini

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2016, alur pembayaran gaji ASN, TNI, dan Polri berlangsung terpusat:

1. Rekening Kas Umum Negara (RKUN) menyalurkan dana ke Bank Operasional Penyalur Gaji.

2. Bank Operasional (terdiri dari Himpunan Bank Negara/Himbara dan Bank Pembangunan Daerah/BPD) meneruskan ke masing-masing rekening pegawai.

Isu peralihan payroll ASN merupakan hal sensitif. Wacana pemindahan payroll ASN daerah dari BPD ke Himbara sebelumnya menuai protes dari Serikat Pekerja BPD Seluruh Indonesia karena berisiko mengganggu likuiditas bank daerah, hingga akhirnya ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa kebijakan tersebut tidak ada.

Analisis Manfaat dan Risiko Koperasi Penyalur Gaji

Potensi Manfaat:

• Peningkatan Inklusi Keuangan: Jangkauan koperasi hingga daerah terpencil memudahkan akses ASN di pelosok.

• Penguatan Daya Saing: Mendorong ekosistem koperasi agar mampu bersaing sehat dengan industri perbankan.

• Diversifikasi Risiko: Mengurangi konsentrasi risiko penyaluran dana publik pada segelintir bank.

• Manfaat Kembali ke Anggota: Pengembalian keuntungan layanan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU).

Risiko yang Perlu Diwaspadai:

• Kekosongan Hukum dan Transisi: Penyaluran gaji berisiko jika dilakukan sebelum OPK dan LPS Koperasi terbentuk resmi.

• Rekam Jejak Tata Kelola: Catatan kasus KSP bermasalah (seperti KSP Indosurya dan KSP Sejahtera Bersama) dengan total kerugian puluhan triliun rupiah menegaskan pentingnya pengawasan ketat.

• Kesiapan Infrastruktur Teknis: Dibutuhkan sistem real-time berskala besar, keamanan siber, dan konektivitas (BI-FAST & GPN) yang setara dengan bank umum.

• Kejelasan Kewenangan: Batas wewenang pengawasan antara OJK (untuk koperasi open loop) dan OPK baru perlu dipastikan agar tidak tumpang tindih.

Pembelajaran dari Model Koperasi Internasional

Gagasan menjadikan koperasi sebagai saluran gaji PNS sangat memungkinkan secara konsep dan memiliki preseden internasional. Namun, penyelesaian undang-undang, pembentukan Otoritas Pengawas Koperasi, serta kepastian penjaminan simpanan oleh LPS merupakan syarat mutlak yang harus tuntas sebelum kebijakan ini diterapkan secara nasional. (Sumber:Suara.com)