Diisukan Gantikan Gibran di Tengah Sidang MK, Begini Respons Puan Maharani

1TULAH.COM-Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang kini memasuki tahap akhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Persidangan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut menyoal keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Di tengah bergulirnya proses hukum tersebut, muncul usulan dari pihak penggugat yang meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama sebagai opsi pengganti Gibran. Salah satu nama yang beredar dan disebut-sebut dalam dinamika tersebut adalah Puan Maharani.

Tanggapan Puan Maharani Soal Proses di Mahkamah Konstitusi

Menanggapi dinamika yang berkembang, Puan menegaskan pentingnya sikap saling menghormati terhadap proses hukum dan konstitusi yang sedang ditangani oleh para hakim majelis.

• Sikap Menghormati Hukum: Puan meminta seluruh pihak untuk menunggu dan menghargai apa pun hasil akhir yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

• Pernyataan Resmi: “Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK. Apapun keputusannya kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Agenda Pengucapan Putusan dan Mekanisme Internal MK

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026, agenda pengucapan putusan perkara PHPU yang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada 5–6 Oktober 2026. Meski begitu, pelaksanaan sidang putusan tetap menyesuaikan dengan kondisi persidangan. Berdasarkan informasi di laman resmi MK, jadwal pasti pengucapan putusan masih akan diperbarui.

Sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga suasana persidangan tetap kondusif dan tidak terpengaruh oleh polemik di ruang publik. Majelis hakim mendalami berkas perkara secara mandiri sebelum menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) guna menjaga independensi dan ketenangan sebelum menyusun keputusan final. (Sumber:Suara.com)