Presiden Prabowo Instruksikan Pembentukan Tim Khusus Wujudkan Kuliah Gratis di PTN

- Jurnalis

Kamis, 24 September 2026 - 05:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto. (Diktisaintek)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto. (Diktisaintek)

1TULAH.COM-Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mengkaji secara mendalam rencana penerapan program pendidikan gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kebijakan ini dirancang agar dapat terealisasi dengan cermat, terukur, dan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.

Tim Khusus Dipimpin Menko PMK

Tim lintas kementerian ini bakal dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Anggotanya melibatkan sejumlah instansi strategis, antara lain:

  • Kementerian Sekretariat Negara

  • Kementerian Agama

  • Kementerian Keuangan

  • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa tim ini bertugas mendetailkan kembali simulasi dan skema pembiayaan.

“Selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujar Brian usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga :  Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Target Kajian Selesai dalam Satu Bulan

Pemerintah menargetkan hasil analisis awal serta skema pelaksanaan yang lebih matang dapat diselesaikan dalam rentang waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.

Tahapan Kajian Detail Target
Waktu pengerjaan 2 minggu hingga 1 bulan
Fokus utama Perhitungan rasional & tahapan pelaksanaan
Output Laporan ke Presiden sebagai dasar kebijakan

Hasil dari tim khusus ini nantinya akan dilaporkan kembali secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna menentukan regulasi serta tahapan eksekusi program di lapangan.

Skema Pembiayaan dan Ruang Fiskal APBN

Guna merealisasikan arahan Presiden, pemerintah telah mensimulasikan beberapa skema pembiayaan. Perhitungan dilakukan dengan membedah komponen pendapatan PTN yang ada saat ini, mencakup:

  1. Penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

  2. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dari jalur mandiri

  3. Pendapatan non-akademik/sumber lain, termasuk subsidi silang dari program pascasarjana ke program sarjana

Baca Juga :  Respons Cepat Call Center 110, Polres Bartim Evakuasi Pasutri Korban Dugaan KDRT di Tamiang Layang

Seluruh perhitungan akan diselaraskan dengan ketersediaan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan kuliah gratis di PTN dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable) dan tidak memberatkan keuangan negara di masa depan.

Dilaksanakan Bertahap

Meski Kepala Negara meminta program ini dapat disiapkan secepat mungkin, pemerintah memastikan penerapannya bakal ditempuh melalui skema bertahap.

“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” tutup Brian. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026
Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan
Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII
Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026
DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur
Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998
UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:23 WIB

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01 WIB

Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:04 WIB

Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII

Sabtu, 21 November 2026 - 17:57 WIB

Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Berita Terbaru

Anggota DPRD Mura Imanudin

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:53 WIB

Satpol PP Turun ke Lapangan, Periksa Kelengkapan Izin Pelaku Usaha.

Muara Teweh

Satpol PP Barut Lakukan Pengecekan Izin Usaha Milik Pelaku Usaha

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:40 WIB

Waket I Likon saat menghadiri kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Sabtu (21/11/2026).

DPRD MURA

Likon Ajak Seluruh Unsur Pemerintahan Perkuat Persatuan

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:26 WIB