Ratusan Purnawirawan TNI Beri Ultimatum: Kembali ke UUD 45 Asli, Copot Menteri Pro-Jokowi, dan Ganti Wapres!

1TULAH.COM-Sebuah pernyataan sikap yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggemparkan publik. Forum ini mengajukan delapan tuntutan krusial yang disampaikan melalui video di akun YouTube Refly Harun berjudul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”.

Dalam siaran tersebut, Refly Harun memperlihatkan foto-foto kegiatan pernyataan sikap dan dokumen berisi delapan tuntutan yang telah dibubuhi tanda tangan para purnawirawan tinggi TNI.

Tampak hadir dan ikut menandatangani pernyataan sikap ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Sementara itu, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno diketahui turut mengetahui isi pernyataan sikap tersebut.

Dokumen tersebut mencantumkan jumlah penandatangan yang cukup signifikan, yakni 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan TNI.

Pernyataan sikap ini terbingkai dengan latar belakang bendera merah putih dan tulisan tegas, “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI”. Meskipun menyatakan dukungan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, forum ini menyampaikan delapan tuntutan yang cukup tajam kepada pemerintahan yang akan datang.

Delapan Tuntutan Mengguncang dari Purnawirawan TNI:

Tuntutan pertama dan cukup fundamental dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai landasan hukum politik dan tata tertib pemerintahan negara.

Tuntutan terakhir yang tak kalah mengejutkan adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR. Alasan yang dikemukakan adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Selain dua tuntutan tersebut, berikut adalah enam tuntutan lain yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

• Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
• Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa karena dinilai sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
• Menghentikan tenaga kerja asing (TKA) Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan TKA Cina ke negara asalnya.
• Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
• Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo).
• Mengembalikan Polri pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Refly Harun Beri Tanggapan:

Refly Harun sendiri menyatakan sepakat dengan sebagian besar tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, ia memberikan catatan khusus terkait tuntutan pertama mengenai kembali ke UUD 1945 asli.

“Jadi saudara sekalian menarik ya, kalau mau jujur ya semua ini ya saya sepakati, sepakat, keras. Nah hanya yang problematik sedikit adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Refly.

Menurut Refly, gagasan untuk kembali ke UUD 1945 asli memerlukan perdebatan ilmiah dan akademik yang mendalam untuk menentukan apakah langkah tersebut merupakan solusi terbaik bagi masa depan Indonesia.

“Tapi kalau tuntutan lainnya so far nggak ada masalah,” imbuhnya.

Refly menekankan bahwa sebelum memutuskan untuk kembali ke UUD 1945 asli, perlu ada kesepakatan mengenai bagian mana dari UUD 1945 yang telah diamandemen yang dianggap tidak sesuai.

“Satu saja catatan kita mengenai kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut saya tidak bisa instan perdebatannya karena kita harus setujui dulu, katakan dulu mana yang kita tidak setujui dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen ini,” pungkas Refly.

Pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini tentu menjadi sorotan tajam dan berpotensi memicu perdebatan publik mengenai arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. (Sumber:Suara.com)