Penjelasan Rinci Ketua KPU Barut soal Kesiapan PSU Pilkada dalam Kunker Wamendagri

1TULAH.COM, Muara Teweh – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk melakukan kunjungan kerja ke Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng, dalam rangka melihat dan mendengar langsung terkait persiapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barut.

Dalam kunjungan Wamendagri Ribka Haluk dan pertemuan di rumah jabatan Bupati Barut, Jumat, 18 Juli 2025 itu, Ketua KPU Barut, Siska Dewi Lestari, memberikan penjelasan soal persiapan pihaknya dalam menggelar PSU Pilkada 2024 yang akan digelar kurang beberapa hari lagi, yakni 6 Agustus 2025 mendatang.

Siska dalam pertemuan ini melaporkan persiapan PSU mulai dari riwayat didiskualifikasinya kedua pasangan calon kepala daerah dan wakilnya hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 313 Tahun 2025 yang memerintahkan untuk menggelar PSU kembali.

“Berdasarkan putusan tersebut, KPU Kabupaten Barito Utara diminta kembali melaksanakan PSU dengan partai pengusung yang sama, namun paslonnya harus diganti,” kata Siska.

Selanjutnya Siska menjelaskan, untuk daftar pemilih tetap (DPT) Barut tidak ada pemutakhiran atau perubahan DPT, tetap berdasarkan 27 November 2024 yang lalu. Sehingga DPT berjumlah 114.980 dan terdiri dari 270 TPS yang tersebar di 9 kecamatan dan 103 desa/kelurahan.

“DPT yang terbanyak ada di Kecamatan Teweh Tengah dengan jumlah 42.980 atau 30% jumlah pemilih ada di perkotaan,” jelasnya.

Sedangkan DPT yang terkecil, lanjutnya ada di Kecamatan Gunung Purei dengan jumlah DPT 2.164 yang tersebar di 11 desa, dengan jumlah TPS yang sama dengan jumlah desanya, artinya satu desa satu TPS.

“Kami pihak KPU Barito Utara juga telah membentuk Badan Ad Hoc (PPK/PPS) untuk 270 TPS dengan mengaktifkan kembali badan ad hoc sebelumnya, namun untuk PSU kali ini dengan metode evaluasi,” ujar Siska.

“Kemudian untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ada 5 orang per kecamatan, maka kami kemarin sudah melantik 45 orang PPK, dan untuk sekretariat ada 3 untuk setiap Kecamatan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Siska menjelaskan, untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga telah dilantik bersamaan dengan PPK, untuk setiap desa/kelurahan memerlukan 3 orang PPS dengan 3 sekretariat. Sehingga untuk jumlah PSS ada 309.

“Ke depannya di tanggal 21 Juli tahapan dan jadwalnya adalah pembentukan dan pelantikan KPPS, jadi total yang kami perlukan untuk KPPS di 270 TPS, yaitu 1.890 orang, dan pengaman TPS masing-masing 2 orang per-TPS dengan total 540 orang,” jelasnya lagi.

Jadi, Siska bilang, jumlah kekuatan seluruh penyelenggara sampai dengan tingkat TPS untuk di Barut ini berjumlah 3.120 orang.

“Tanggal 6 Agustus adalah hari pemungutan suara ulang Pilkada berdasarkan putusan KPU RI,” katanya.

Selain itu, Siska juga menjelaskan tentang kebutuhan logistik surat suara yang diperlukan sudah selesai dilakukan proses cetak dan sudah ada di gudang logistik KPU Barito Utara dengan jumlah 117.981 lembar.

“Kemudian ada lagi tambahan sebanyak 2000 untuk persiapan jika ada PSU, tetapi kami berharap dan menjadi tugas kita semua supaya tidak ada lagi PSU,” pungkasnya.

Editor: Aprie