Inflasi Kesehatan 15%! Kata Menkes Iuran BPJS Kesehatan Naik Solusinya

- Jurnalis

Rabu, 12 Februari 2025 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. [Suara.com/Lilis Varwati]

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. [Suara.com/Lilis Varwati]

1TULAH.COM-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penyesuaian iuran BPJS Kesehatan diperlukan karena adanya inflasi kesehatan yang terus meningkat.

Budi menjelaskan bahwa inflasi di sektor kesehatan mencapai 15% setiap tahun, sehingga iuran BPJS Kesehatan perlu dinaikkan agar program ini tetap berkelanjutan. Terakhir kali iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan adalah pada tahun 2020, dan jika tidak disesuaikan, dikhawatirkan keuangan BPJS Kesehatan tidak akan mencukupi.

“Setiap tahun naiknya 15%, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15% itu,” ujar Budi saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Budi menegaskan bahwa kenaikan iuran ini harus dilakukan secara adil, dengan memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan bantuan pemerintah melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebagai informasi, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, nominal iuran yang dibayar pemerintah untuk peserta kategori PBI mencapai Rp42.000 per bulan dan peserta PBI tidak perlu bayar iuran tiap bulan.

Baca Juga :  Politik vs. Media: VOA Jadi Target Pemangkasan Anggaran AS

Dengan demikian, kenaikan iuran akan lebih membebani pemerintah, yang menurut Budi sesuai dengan tugas konstitusional pemerintah.

“Sama saja kita ada inflasi 5%, kita bilang gaji pegawai negeri, menteri nggak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga, kalau kita bilang ke karyawan kita, supir kita gaji nggak naik selama 5 tahun, padahal inflasi 15%, kan nggak mungkin,” ujar Budi.

Kalau naik sekarang kita mesti adil, gimana caranya yang miskin jangan kena, itu tugasnya kita kan. Itu sebabnya yang miskin tetap akan di-cover 100%, PBI (Penerima Bantuan Iuran). Yang akan naik artinya bebannya pemerintah, dan pemerintah nggak apa-apa secara konstitusi kan tugas kita,” imbuhnya.

Baca Juga :  Indeks Demokrasi Indonesia Anjlok, Ini Faktor Penyebab Menurut Pigai

Meskipun menyadari bahwa kebijakan ini tidak populer, Budi menekankan pentingnya tindakan segera untuk menghindari masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Ia menekankan bahwa dengan inflasi kesehatan yang terus meningkat, sementara tarif BPJS tidak mengalami penyesuaian selama 5 tahun, maka kenaikan iuran menjadi suatu keharusan.

Inflasi medis memang menjadi perhatian utama dalam industri kesehatan dan asuransi. Berbagai faktor seperti kenaikan harga obat-obatan, perkembangan teknologi medis, dan meningkatnya penyakit kronis berkontribusi pada peningkatan biaya kesehatan .

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga memproyeksikan bahwa inflasi medis akan terus menjadi tantangan bagi industri asuransi jiwa, yang berpotensi menyebabkan lonjakan klaim asuransi kesehatan.

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi inflasi medis, termasuk melalui standardisasi biaya klaim asuransi kesehatan. (Sumber:Suara.com

Berita Terkait

Politik vs. Media: VOA Jadi Target Pemangkasan Anggaran AS
Timnas Indonesia Tiba di Australia, Optimis Raih Poin Lawan Australia
Menjelang Lebaran 2025, Ini Jadwal Penukaran Uang Baru di BRI
Agar Tak Ada Klaim Kehilangan Barang, KPK Beberkan RK Lihat Langsung Ketika Rumahnya Digeledah Penyidik
Kasus Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte: Pendukung Demo, Tuntut Keadilan di Hari Jadi Davao
RUU TNI Dikhawatirkan Kembalikan Dwifungsi TNI, Pakar Soroti Potensi Bisnis Militer!
Para Pencari Tuhan (PPT) Jilid 18: Mengapa Tetap Populer Selama 18 Tahun?
Bentrokan di Maluku Tenggara Memakan Korban, Dua Pemuda Meninggal
Tag :

Berita Terkait

Senin, 17 Maret 2025 - 15:45 WIB

Politik vs. Media: VOA Jadi Target Pemangkasan Anggaran AS

Senin, 17 Maret 2025 - 15:19 WIB

Timnas Indonesia Tiba di Australia, Optimis Raih Poin Lawan Australia

Senin, 17 Maret 2025 - 11:01 WIB

Menjelang Lebaran 2025, Ini Jadwal Penukaran Uang Baru di BRI

Senin, 17 Maret 2025 - 10:51 WIB

Agar Tak Ada Klaim Kehilangan Barang, KPK Beberkan RK Lihat Langsung Ketika Rumahnya Digeledah Penyidik

Senin, 17 Maret 2025 - 09:27 WIB

Kasus Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte: Pendukung Demo, Tuntut Keadilan di Hari Jadi Davao

Senin, 17 Maret 2025 - 09:10 WIB

RUU TNI Dikhawatirkan Kembalikan Dwifungsi TNI, Pakar Soroti Potensi Bisnis Militer!

Senin, 17 Maret 2025 - 05:24 WIB

Para Pencari Tuhan (PPT) Jilid 18: Mengapa Tetap Populer Selama 18 Tahun?

Minggu, 16 Maret 2025 - 21:27 WIB

Bentrokan di Maluku Tenggara Memakan Korban, Dua Pemuda Meninggal

Berita Terbaru

Bupati Tanah Laut (Tala), H Rahmat Trianto, secara resmi meluncurkan program Sapa, Salam, Senyum, Layani (Salami) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tala, Senin, 17 Maret 2025. Foto: M Lutfi Ashidiqi/1tulah.com

KABUPATEN TANAH LAUT

Bupati Rahmat Luncurkan Salami, Siap Melayani Masyarakat Tala Sepenuh Hati

Senin, 17 Mar 2025 - 16:45 WIB

Voice of America. (BBC Indonesia)

Berita

Politik vs. Media: VOA Jadi Target Pemangkasan Anggaran AS

Senin, 17 Mar 2025 - 15:45 WIB