Efisiensi Anggaran 2025: BKN Terapkan Skema Kerja 2 Hari WFA dan 3 Hari WFO

1TULAH.COM-Badan Kepegawaian Negara (BKN) merespons instruksi Presiden Joko Widodo terkait efisiensi anggaran dengan menyiapkan 10 rencana kebijakan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kepala BKN, Zudan Arif, menyampaikan 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN sebagai bentuk respons cepat terhadap Instruksi Presiden. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah formula 2 hari Work From Anywhere (WFA) dan 3 hari Work From Office (WFO) sebagai langkah awal efisiensi anggaran.

“Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” kata Zudan Arif, dikutip Sabtu (8/2/2025).

Berikut adalah 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan BKN:

1. Peniadaan jam kerja fleksibel.
2. Pemberlakuan skema kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari.
3. Memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret.
4. Pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri.
5. Maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring.
6. Memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi.
7. Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan.
8. Penggunaan anggaran yang efektif.
9. Mengoptimalkan kerja sama dengan donor, mitra, pihak ketiga dengan tetap menjaga good governance.
10. Kantor Regional agar memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja.

Respons Cepat dan Peluang Perbaikan

Zudan Arif menerangkan bahwa Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran 2025 ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh BKN ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, diharapkan pelayanan publik dapat tetap berjalan optimal dan program-program pembangunan dapat terus berjalan.(Sumber:Suara.com)