Evaluasi Perda APBD Belum Jelas, Kemendagri Fasilitasi Pemkab Barut dengan Pemprov Kalteng

1TULAH.COM, Muara Teweh – Evaluasi APBD Barito Utara tahun 2024 hingga bulan Maret ini belum juga ada kejelasan.

Tak mau berlarut-larut, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) turun tangan menangani.

Pj Sekda Barito Utara, Jufriansyah membenarkan hal tersebut, di sela-sela kunker Kajati Kalteng, Rabu 6 Maret 2024, kemarin.

“Itjen Kemendagri akan datang ke Palangkaraya dipimpin salah satu direktur untuk membantu penyelesaian evaluasi Perda APBD 2024. Siang ini saya berangkat ke Palangkaraya. Nanti sore pj bupati menyusul,” jelas Pj Sekda Barito Utara Jufriansyah kepada 1tulah.com, di sela-sela kunker Kajati Kalteng.

Tim Itjen Kemendagri akan bertemu dengan Pemkab Barito Utara dan Pemprov Kalteng, guna mengurai benang kusut penyebab keterlambatan turunnya rekomendasi persetujuan evaluasi APBD Barito Utara 2924 dari gubernur Kalteng.

Saat bersamaan, delapan anggota DPRD Barito Utara juga mendatangi Kemendagri untuk membicarakan masalah rekomendasi evaluasi APBD, karena tanpa itu kegiatan yang bersumber dana dari APBD belum bisa jalan.

“Kami sudah bertemu pejabat di Kemendagri . Insya Allah ada solusinya RAPBD 2024 Barito Utara, semoga cepat tuntas,” kata Ketua Komisi III DPRD Barito Utara kepada media ini, Rabu kemarin.

Seperti diberitakan kemarin, tak terasa sudah tiga bulan Perda APBD Barito Utara 2024 mandek di Pemprov Kalteng, karena rekomendasi persetujuan evaluasi belum juga ke luar.

Pemkab Barito Utara mencoba solusi dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan bertemu gubernur Kalteng lebih dari sekali, tetapi belum berhasil.

Sekadar info, Perda APBD 12 kabupaten/kota lainnya di Kalteng sudah klir. Terakhir bagi Kabupaten Murung Raya. Padahal sebelumnya, Murung Raya dan Barito Utara sama-sama belum mendapatkan rekomendasi evaluaai dari gubernur sampai pertengahan Februari 2024.(*)

Penulis : Deni Hariadi