1TULAH.COM, Muara Teweh – DPRD Barito Utara sampaikan 20 pokok pikiran, pada gelar acara konsultasi publik rencana awal RKPD Kabupaten Barito Utara tahun 2024 dan Forum Lintas Perangkat Daerah penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2023, di aula Bapedalitbang, Kamis 09 Maret 2023.
Sebanyak 20 pokok pikirna yang disampaikan itu, merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan, untuk diperjuangkan dalam RAPBD.
Pokir DPRD tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Parmana Setiawan.
Adapun ke 20 pokok pikiran DPRD yang sudah mengacu pada 20 program pemerintah daerah untuk mewujudkan indikator sasaran, antara lain, program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.
Program pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya.
:a;u program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan Batara Pintar, dan program peningkatan fasiltas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.
Selain itu, program peningkatan kesempatan kerja dan penci[taan iklim usaha yang kondusif, program peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil pertanian dan program peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil perikanan.
Pokir lainnya, program peningkatan produksi, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil perkebunan. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/pengembangan perdagangan dan industri. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dan program perlindungan dan konservasi SDA serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
Termasuk juga program, pengembangan pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan, program penanganan konflik dan pengembangan wawsan kebangsaan. program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS.
Dan tidak ketinggalan program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, program pengelolaan pelayanan publik
dan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, Parmana Setiawan mengatakankan, Pokir DPRD Kabupaten Barito Utara merupakan revitalisasi rumusan permasalahan kepala daerah yang di tampung oleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD.
“Pokir ini merupakan revitalisasi rumusan masalah kepala daerah yang kita tampung melalui hasil reses,” kata Parmana Setiawan.
Sementara penelaahan pokir nya, merupakan salah satu dari sekian kewajiban. Bahwasanya DPRD menerima saran dan pendapat dari kepala daerah yang mempersiapkan RAPBD sebelum di tetapkan menjadi APBD yang akan datang.
“Jadi, dengan adanya Pokir DPRD ini kita bisa saling tukar saran dan pendapat sebelum nantinya RAPBD di tetapkan sebagai APBD yang mendatang,” tukasnya. (*)

![Chiki Fawzi [Instagram]](https://1tulah.com/wp-content/uploads/2026/03/chika-fauzi-360x200.jpg)





![Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://1tulah.com/wp-content/uploads/2026/03/nadiem-chrom-225x129.jpg)



![Ilustrasi Sabu. [Antara]](https://1tulah.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_20230610_074458-225x129.jpg)

![Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://1tulah.com/wp-content/uploads/2026/03/nadiem-chrom-360x200.jpg)









