1TULAH.COM, Muara Teweh – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam wadah Organisasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) pulang dengan tangan kosong, usai melakukan aksi demo menuntut kenaikan tunjangan, di Kantor Bupati Barito Utara, Senin 27 Februari 2023.
Mereka sempat hendak bertahan di kantor bupati sebelum ada keputusan terkait tuntutan. Namun Wakil Bupati Sugianto Panala Putra yang menemui mereka di halaman kantor bupati, meminta mereka memberi waktu pemkab mempelajari tuntutan, berdsarkan anggaran tersedia, ketentuan undang-undang serta aturan hukum berlaku.
“Pengambil keputusan belum ada, tapi semua tuntutan akan kami bahas setelah ini, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal. beri kami waktu, kalau di desak hari ini juga tentu kami tidak bisa,” kata Wakil Bupati Sugianto Panala Putra menyampaikan di hadapan ratusan pendemo.
Kordinator aksi, Supriadi N mengatakan, kenapa mereka menggelar aksi demo mengingat sejak 8 bulan lalu sudah menyampaikan usulan. Tapi tidak ada di realisasi. karenanya, aksi ini dilakukan dengan harapan pemerintah daerah mau mendengarkan tuntutan, kenaikan tunjangan dan pembayaran BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah.
“Tunjangan jabatan kami sampai saat ini hanya Rp1.250.000. Berbeda dengan kabupaten lain sampai Rp2.000.000 per orang. Lalu mengenai biaya operasional, benar saja angkanya besar dari Rp50 juta sampai Rp60 Juta, tetapi kenyataan yang di anggarkan oleh desa tidak sesuai.
Makanya kami menunut kenaikan tunjangan, tidak juga harus sama dengan daerfah lain, hanya minta kenaikan Rp500.000. Kalau ada kenaikan Rp200.000, itu memang pemerataan semuan perangkat daerah naik, termasuk kami anggota BPD,” kata dia sembari berorasi.
Usai berorasi, pendemo meminta berita acara kesepakatan. Dan saat permintaan itu terus di desak, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra akhirnya, meminta Ketua Abdepnas Imron Rosadi dan Sekretaris Abdepnas Supriadi N berunding di ruag Wakil Bupati. Sementara peserta demo yang lain diminta bertahan di luar.
Berselang 1 jam, perwakilan pendemo keluar dari ruangan wakil bupati.
“Kita beri waktu pemerintah derah membahas tuntutan kita paling lama 10 hari. Apapun hasilnya nanti kita lakukan lagi langkah selanjutnya. Apakah kembali melakukan aksi demo atau justru tuntutan kita dipenuhi. Jadi nanti teman-teman pulang ke desa, sampaikan sejujurnya hasil aksi kita hari ini jangan ditambah-tambah,” kata Ketua Abpednas, Imron Rosadi.
Aki demo ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam wadah Organisasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dikawal ketat puluhan polisi dan juga TNI. Aksi demo dilakukan sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB berjalna aman dan lancar. (*)