Komisi I DPRD Kotim bersama KP Pratama Gelar Rapat, Rumuskan Skala Prioritas Potensi PAD

- Jurnalis

Selasa, 5 April 2022 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Kerja Mitra Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa 5 April 2022 digelar di Kantor Lembaga Legisaltif daerah setempat.

Rapat Kerja Mitra Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa 5 April 2022 digelar di Kantor Lembaga Legisaltif daerah setempat.

1tulah.com, SAMPIT– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur bersama pihak eksekutif dan Kantor Pajak Pratama daerah setempat, menggelar rapat kerja untuk menggali potensi PAD yang masih belum maksimal digarap, Selasa (5/4/2022).

Sejumlah masalah yang dibahas dalam rapat ini, terkait besarnya potensi PAD yang belum tergarap di bidang pajak bumi dan bangunan (PBB) di sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit, potensi pajak sarang burung walet, sektor parkir dan lainnya.

Potensi PBB di sektor perusahaan sawit dinilai cukup besar karena diduga banyak lahan yang belum dilaporkan. Selain itu, banyak peluang lain yang juga bisa digali dari sektor ini seperti pajak kendaraan bermotor dan lainnya.

Baca Juga :  Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

“Kita semua sepakat bahwa perlu ada skala prioritas. Potensi PAD dari sektor perkebunan memang cukup besar. Jadi kita perlu persiapkan semuanya agar potensi itu bisa kita gali,” kata Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun, saat memimpin rapat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua II DPRD Hairis Salamad, Kepala Bapenda Ramadansyah, Kepala DPMPTSP Imam Subekti serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Hasan Basri.

Rimbun menjelaskan, untuk meningkatkan PAD, pemerintah kabupaten dan DPRD serta KPP Pratama juga akan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar bisa menggali potensi PAD ini secara maksimal.

Baca Juga :  Komnas HAM Nilai Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak pada Masyarakat Terdampak

Adapun target PAD di Tahun 2022 sebesar Rp184.619.561.000, berbagai cara sudah dilakukan seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk memberi kemudahan wajib pajak, pembaruan data wajib pajak, hingga rencana pembentukan petugas penagih pajak daerah di tingkat desa.

 

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Sampit Hasan Basri mengaku sepakat sektor perkebunan menjadi prioritas dalam upaya menggali PAD saat ini karena potensinya memang cukup besar.

“Sumber data manusia dan waktu kita juga terbatas, makanya perlu dibuat skala prioritas ini. Kami selalu siap bersinergi dan membantu menggali serta meningkatkan PAD bagi daerah ini,” kata Hasan Basri.(Fit).

Berita Terkait

Status Istri Siri Disudutkan, Kemen PPPA Tegaskan Korban Pembunuhan Madiun Berhak Atas Keadilan
Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif
Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Serda Heri, Kru Terakhir Helikopter MI-17 yang Jatuh di Seruyan
Komnas HAM Nilai Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak pada Masyarakat Terdampak
Isu Penyadapan Presiden Prabowo: Seskab Teddy Indra Wijaya Dikabarkan Sempat Diperiksa POM TNI
Bareskrim Tetapkan Anggota Polri Berinisial SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Apa Perannya dalam Kasus Ini?
Hadir Langsung di Sidang Roy Suryo, Jokowi Buka Suara Soal Foto Berkumis & Kacamata di Ijazah
Bunda PAUD Barsel Hj. Permana Sari Tekankan Pentingnya Fondasi Emas Anak di Usia Dini

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 16:39 WIB

Status Istri Siri Disudutkan, Kemen PPPA Tegaskan Korban Pembunuhan Madiun Berhak Atas Keadilan

Jumat, 6 November 2026 - 14:38 WIB

Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif

Jumat, 6 November 2026 - 14:22 WIB

Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi Serda Heri, Kru Terakhir Helikopter MI-17 yang Jatuh di Seruyan

Jumat, 6 November 2026 - 12:50 WIB

Komnas HAM Nilai Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak pada Masyarakat Terdampak

Jumat, 6 November 2026 - 06:51 WIB

Isu Penyadapan Presiden Prabowo: Seskab Teddy Indra Wijaya Dikabarkan Sempat Diperiksa POM TNI

Jumat, 6 November 2026 - 06:42 WIB

Bareskrim Tetapkan Anggota Polri Berinisial SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Apa Perannya dalam Kasus Ini?

Kamis, 5 November 2026 - 17:52 WIB

Hadir Langsung di Sidang Roy Suryo, Jokowi Buka Suara Soal Foto Berkumis & Kacamata di Ijazah

Kamis, 5 November 2026 - 13:33 WIB

Bunda PAUD Barsel Hj. Permana Sari Tekankan Pentingnya Fondasi Emas Anak di Usia Dini

Berita Terbaru

Pelantikan puluhan pejabat  lingkup pemkab Murung Raya oleh bupati Heriyus, Jumat (6/11/2026).

Daerah

Stardian Dipercaya Pimpin Dinas PUPR Murung Raya

Jumat, 6 Nov 2026 - 16:34 WIB

Pelantikan puluhan pejabat  lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya oleh bupati Heriyus, Jumat (6/11/2026).

Berita

Heriyus Dorong Pejabat Mura Berinovasi dan Adaptif

Jumat, 6 Nov 2026 - 14:38 WIB