DPRD Barut Minta Penertiban, Bukan Gelar Pasar Penyeimbang di Tengah Stock LPG Bersubsidi Bejibun

1TULAH.COM, Muara Teweh – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagrin) Barito Utara kembali mengumumkan rencana menggelar pasar penyeimbang LPG bersubsidi 3 kg.

Hal ini dilakukan bertepatan dengan Tim pengawasan melakukan pengawasan distribusi pendistribusian LPG bersubsidi yang mulai berjalan sejak Senin 29 Mei 2023, kemarin.

Namun DPRD Barito Utara justru mempertanyakan rencana digelarnya pasar penyeimbang yang hendak dilaksanakan Rabu 31 Mei 2023, besok.

“Pasar penyeimbang itu sifatnya sementara, tidak serta merta menurunkan harga jual LPG di pasaran. Seharusnya yang perlu ditertibkan adalah pedagang eceran yang berhubungan langsung dengan pembeli atau masyarakatdengan harga HET.  Fakta lapangan harga ditingkat eceran sampai sekarang masih tinggi diatas HET, ” kata Ha Tajeri, anggota DPRD Barito Utara di minta tanggapannya terkait rencana digelarnya pasar penyeimbang, Selasa 30 Mei 2023.

Menurut Politisi partai Gerindra ini, pasar penyeimbang dilakukan jika LPG bersubsidi mahal dan langka. Saat ini, harga memang mahal dan tak terkendali, tapi stok LPG di pasaran melimpah.

“Jadi bukan pasar penyeimbang dilakukan, melainkan penertiban. Sebab yang mau ditekan itu adalah harga yang mahal dan tidak terkendali. kalau masalah stok LPG bersubsidi di pasaran melimpah. Lihat saja di pangkalan dan kios-kios banyak melimpah,” terangnya.

Saat ini kata wakil rakyat yang selalu merespon cepat keluhan masyarakat ini, mengatakan, Tim harusnya fokus pada penertiban.

Cari tahu penyebab mahalnya harga. Siapa bermain dan proses sesuai ketentuan berlaku.  Salah satunya, kata dia, apakah pedagang eceran membeli di Agen sesuai dengan ketentuan oleh Pemerintah ?

“Saya yakin kalau pengecer mendapatkan harga di bawah HET yang ditetapkan Pemerintah daerah, pengecer akan patuh dan taat terhadap apa yang ditentukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan HET. Apalagi pada saat penertiban melibatkan pihak Yudikatif.

“Di daerah lain dalam penertiban HET LPG bersubsidi sudah melibatkan pihak Yudikatif kenapa kita di Barito Utara tidak. Ini semua demi mengamankan uang subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Lagi tambahnya, pasar penyeimbang bukan tidak penting. Bisa terus dilakukan, tetapi tidak lagi di dalma kota melainkan di pedesaan atau di ibukota kecamtan. Sebab kata dia, warga di pedesaan sama sekali tidka pernah merasakan LPG bersubsidi dengna harga murah sesuai HET.

“Di kota cukup tak perlu lagi pasar penyeimbang, tetapi penertiban ditegakkan. Kalau dipedesaan sangat bagus dilakukan pasar penyeimbang karena disana tidak ada pangkalan resmi,” terangnya.

Lalu bagaimana dengan posko pantau yang saat ini tengah memantau distribusi keluar masuk LPG bersubsidi di Barito Utara? dikatakannya, DPRD Barito Utara sangat mengapresiasi dan memberi dukungan.

“Kalau anggaran kurang dalam hal ini, mari duduk bersama membahas di rumah rakyat. Kami dukung sepenuhnya, jadi jangan dijadikan alasan anggaran tidak tersedia, nanti kami sebagai wakil rakyat yang disalahkan. Semoga impian masyarakat kecil jadi kenyataan LPG berusbsidi bisa diterapkan sesuai harga HET penjualannya,” tutupnya.

Terkait akan digelarnya pasar penyeimbang LPG bersubsidi 3 kg di dalam kota Muara Teweh, Kabid Perdagangan pada kantor Disdagrin, Juni Rantetampang, saat di konfirmasi melalui pesan tertulis Whatapps, belum memberikan jawaban.  (*)