Pemprov Kalteng Tekankan Pentingnya Peran Perempuan dalam Penguatan Integritas

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti menekankan pentingnya peran perempuan dalam memperkuat budaya integritas di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber Tayang Bincang Komunitas Pemelajar Akuntansi Forensik dan Investigasi Anindhacitya bertema “Peranan Perempuan dalam Penguatan Budaya Integritas” di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (6 Oktober 2026).

Sunarti menyampaikan, integritas merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang sehat, profesional, dan mendapat kepercayaan publik. Menurutnya, integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kesesuaian antara nilai yang diyakini, perkataan, dan tindakan.

“Integritas tercermin dari konsistensi dalam memegang prinsip, termasuk ketika tidak ada yang mengawasi, serta menjadi landasan dalam setiap tindakan,” ujar Sunarti.

Ia menjelaskan, pembentukan karakter dan nilai integritas dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan contoh melalui sikap, cara mengambil keputusan, menjalankan tanggung jawab, dan menyikapi kesalahan.

Menurut Sunarti, perempuan sebagai ibu memiliki posisi strategis dalam membangun kebiasaan positif pada anak. Keteladanan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang mandiri, bertanggung jawab, serta memahami konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan.

Di lingkungan kerja, Sunarti menegaskan bahwa integritas harus berjalan seiring dengan kompetensi dan jabatan. Setiap kewenangan harus digunakan secara tepat, keputusan diambil berdasarkan ketentuan dan kepentingan bersama, serta seluruh tindakan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mendorong keberanian untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Menurutnya, budaya antikorupsi tidak cukup dibangun melalui regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian menolak pemberian yang tidak sesuai ketentuan, menghindari konflik kepentingan, mempertanyakan proses yang tidak wajar, dan melaporkan dugaan penyimpangan melalui mekanisme yang tersedia.

“Pencegahan harus dilakukan sejak munculnya indikasi penyimpangan, bukan setelah pelanggaran terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden yang mengikuti kegiatan secara daring menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan dipercaya masyarakat.

Menurut Linae, integritas tidak cukup hanya dipahami sebagai sebuah nilai, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan penerapan yang konsisten, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara bertanggung jawab dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Linae juga menilai perempuan memiliki posisi penting dalam memperkuat budaya integritas. Peran tersebut dapat dijalankan sebagai pemimpin, pengawas, rekan kerja, anggota keluarga, maupun bagian dari masyarakat.

“Peran tersebut dapat diwujudkan melalui keberanian menyampaikan kebenaran, kecermatan dalam menjalankan tanggung jawab, serta konsistensi menjaga etika dan profesionalisme,” kata Linae.

Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Hanik Inayatur Rohmah mengatakan, nilai integritas perlu diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan tidak berhenti pada diskusi dalam forum.

Menurutnya, semangat antikorupsi dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Ia mengingatkan bahwa tindakan yang dianggap kecil atau sudah menjadi kebiasaan di lingkungan tertentu tetap perlu dikritisi apabila tidak sesuai dengan nilai dan ketentuan yang berlaku.

“Semangat antikorupsi sejalan dengan integritas. Sesuatu yang dianggap biasa karena dilakukan banyak orang belum tentu benar. Hal ini perlu dihindari dan dicegah secara konsisten,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, penguatan budaya integritas diharapkan dapat terus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari lingkungan keluarga, organisasi, pemerintahan hingga masyarakat. Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam menghadirkan keteladanan dan mendorong penerapan nilai antikorupsi secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Eko Sulistiono, Praktisi Anti Fraud Desy Barunawati, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri