Soroti Penyerapan Anggaran Pemprov, DPRD Kalteng Tekankan Evaluasi Program Kerja OPD

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih matang dan terukur. Langkah ini dinilai sangat vital agar proses penyerapan anggaran di setiap instansi dapat berjalan optimal serta tidak memicu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah yang terlalu besar.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menyampaikan bahwa besarnya angka SiLPA tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan atau efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, alokasi anggaran yang mengendap dan tidak terserap mengindikasikan masih adanya program pembangunan daerah yang gagal terealisasi secara maksimal.

“Di satu sisi, semakin besar SiLPA bisa dianggap baik karena menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tetapi kalau terlalu besar juga tidak baik karena berarti ada uang yang tidak dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujar Sudarsono pada Rabu (22/7/2026).

Dampak SiLPA terhadap Perputaran Ekonomi Daerah

Sudarsono menjelaskan bahwa anggaran pemerintah yang tidak terserap berdampak langsung terhadap laju perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Dana APBD yang sejatinya dialokasikan untuk stimulan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik menjadi tidak beredar di lapangan.

Ia menambahkan, tingginya SiLPA umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis maupun administratif, di antaranya:

• Penyesuaian Kebijakan: Adanya pergeseran prioritas program kerja di tingkat daerah.

• Kendala Teknis Lapangan: Hambatan pelaksanaan tender atau eksekusi proyek infrastruktur.

• Perubahan Regulasi Pusat: Penyesuaian aturan dari pemerintah pusat yang memicu penundaan pencairan dana.

“Jika anggaran tidak digunakan, efek dominonya kepada masyarakat juga tidak ada karena dana tersebut tidak berputar dalam kegiatan pembangunan. Jadi memang ada SiLPA karena efisiensi, tetapi ada juga yang terjadi akibat penyesuaian aturan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Dorong Evaluasi Berkala Perangkat Daerah

Guna mengatasi persoalan penyerapan anggaran ini, DPRD Kalteng meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja sejak awal tahun anggaran.

Sudarsono menegaskan pentingnya melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah.

“Evaluasi terhadap program dengan tingkat serapan rendah perlu dilakukan secara berkala agar penggunaan APBD semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalteng,” pungkasnya. (Ingkit)