Nasib Guru PPPK Paruh Waktu Temui Titik Terang, Diangkat Penuh Waktu Secara Bertahap Mulai Tahun 2027

1TULAH.COM-DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati skema finalisasi status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), menjadi kabar baik bagi ratusan ribu tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan guru terkait ketidakpastian status kerja, baik di lingkungan sekolah umum, madrasah negeri, maupun Taman Kanak-kanak (TK).

Poin Penting Hasil Rapat Koordinasi DPR RI dan Kementerian

• Peluang PPPK Menjadi PNS: Guru PPPK aktif akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diproyeksikan mulai dibuka pada awal tahun 2027.

• Pengangkatan PPPK Paruh Waktu: Sebanyak 231.246 guru PPPK paruh waktu akan dialihkan secara bertahap menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2027.

• Pembukaan Formasi Baru 2026: Pemerintah menyiapkan pemenuhan kebutuhan guru nasional, termasuk dialokasikan untuk program Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.

Data dan Prospek Kebutuhan Guru Nasional

Menteri PANRB Rini Widyantini memaparkan bahwa pemenuhan formasi guru dilakukan secara terukur berdasarkan data riil di lapangan. Saat ini, total akumulasi guru PPPK di Indonesia mencapai lebih dari 1,1 juta orang.

Dukungan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan seluruh mekanisme, jadwal, dan alokasi formasi yang telah disepakati bersama KemenPANRB.

Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik hasil simulasi tersebut untuk sektor pendidikan keagamaan. Meski Kementerian Agama tidak menerapkan sistem PPPK paruh waktu, penetapan alokasi guru madrasah negeri tetap diselaraskan dengan perhitungan kebutuhan nasional. Penataan ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan status ketenagakerjaan guru secara menyeluruh dan berkeadilan. (Sumber:Suara.com)