Potensi Melimpah Belum Tersentuh, DPRD Kalteng Dorong Pemerintah Pusat Maksimalkan Hilirisasi Komoditas Lokal

1TULAH.COM-Ketiadaan program hilirisasi berskala besar di Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai memicu perhatian dari jajaran legislatif daerah. Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mendorong Pemerintah Pusat agar mulai melirik serta memaksimalkan berbagai potensi komoditas unggulan yang ada di wilayah Bumi Tambun Bungai.

Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memasukkan komoditas asal Kalteng ke dalam agenda prioritas hilirisasi nasional. Arton menilai program hilirisasi yang gencar digaungkan pemerintah pusat selama ini belum menyentuh dan dirasakan dampaknya secara signifikan di Kalteng.

“Untuk di Kalteng belum ada, mungkin daerah-daerah tertentu atau provinsi tertentu yang potensial kalau hilirisasi itu,” ungkap Arton usai menghadiri Rapat Paripurna ke-7 di Palangka Raya, Jumat (14/8/2026).

Harapan Besar pada Kebijakan Nasional

Meski belum mendapatkan alokasi proyek hilirisasi utama, Arton menaruh harapan besar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini dinilainya sangat beralasan mengingat Kalteng memiliki ketersediaan bahan baku serta komoditas unggulan mentah yang melimpah dan siap untuk diolah di dalam negeri.

“Tapi mungkin saja dalam waktu yang akan datang, pemerintah pusat melihat potensi daerah ya, baik dari bahan baku dan lain sebagainya,” tambahnya.

Hilirisasi Batu Bara Jadi Gas Rumah Tangga

Salah satu potensi daya tarik utama yang disorot secara khusus adalah kekayaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan, terutama batu bara. Arton menyebutkan bahwa komoditas batu bara Kalteng berpeluang besar untuk diolah melalui teknologi coal gasification menjadi gas rumah tangga guna mendukung ketahanan energi lokal.

“Saya kira itu kan kebijakan pusat ya, kita di daerah itu tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kita menunggu saja. Kalau Presiden menyatakan ada pemerataan demi kesejahteraan rakyat, karena kita ini bagian dari NKRI yang tentunya memiliki hak yang sama dengan di daerah lain.”

Penegakan Asas Keadilan dan Pemerataan Pembangunan

Lebih lanjut, Arton menekankan krusialnya penerapan asas keadilan dalam setiap eksekusi program pembangunan nasional. Ia berharap pemerataan ekonomi dan industrialisasi tidak hanya terfokus di wilayah-wilayah tertentu saja di Indonesia, melainkan menyebar secara proporsional ke kawasan penyangga seperti Kalteng.

“Apapun kebijakan pemerintah pusat, kita harapkan kebijakan itu jangan didaerah tertentu saja. Kalau memang mau memajukan negara ini, semua daerah harus mendapat perhatian yang sama. Karena setiap daerah pun punya hak yang sama untuk berkembang,” pungkasnya. (Ingkit)