Pemprov Kalteng dan DPRD Sinkronkan Agenda Strategis 2026, Bahas APBD 2025 hingga KUA-PPAS 2027

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyusun kembali jadwal kegiatan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 guna memastikan sinkronisasi agenda pembangunan daerah dan pembahasan kebijakan strategis. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Senin (8 Juni 2026).

Rapat dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Sunarti menegaskan bahwa Pemprov Kalteng mendukung penuh agenda yang telah disusun DPRD dan siap berkoordinasi untuk menyelaraskan berbagai program strategis daerah sepanjang Juni hingga Juli 2026.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada prinsipnya mengikuti agenda yang telah disusun bersama dan memberikan masukan apabila terdapat kegiatan strategis daerah yang perlu diselaraskan dengan jadwal DPRD,” ujarnya.

Menurut Sunarti, rapat kali ini difokuskan pada penyusunan jadwal kegiatan DPRD hingga Juli 2026 agar seluruh agenda pemerintahan dan legislatif dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan tepat waktu.

Pembahasan Raperda dan APBD Jadi Agenda Utama

Berdasarkan hasil rapat, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan memulai sejumlah agenda penting pada pertengahan Juni 2026, di antaranya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perpustakaan, Kearsipan, dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang dijadwalkan berlangsung pada 15, 17, dan 18 Juni 2026.

Selanjutnya, pada 19 Juni 2026 akan digelar Rapat Paripurna ke-2 dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

Sementara itu, pada 25 Juni 2026, DPRD akan melaksanakan Rapat Paripurna ke-3 untuk mendengarkan pidato pengantar Gubernur terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda tersebut akan dilanjutkan melalui Rapat Paripurna ke-4 pada 26 Juni dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 Dimulai Juli

Memasuki Juli 2026, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 akan dilakukan secara intensif melalui rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada 2–10 Juli 2026.

Tahapan tersebut akan mencapai puncaknya pada Rapat Paripurna ke-6 tanggal 16 Juli 2026 dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tidak hanya itu, DPRD juga dijadwalkan mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada 17 Juli 2026 sebagai langkah awal penyusunan APBD tahun berikutnya.

Rangkaian Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 akan ditutup dengan kegiatan Reses Perseorangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung pada 19–26 Juli 2026.

Perkuat Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Rapat Banmus dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Riska Agustin, didampingi Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan Wakil Ketua III Junaidi. Hadir pula Sekretaris DPRD beserta jajaran, tim ahli dan kelompok pakar DPRD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Melalui penyusunan kembali jadwal kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin kuat sehingga pelaksanaan agenda pembangunan daerah, pembahasan regulasi, serta pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung kemajuan Kalimantan Tengah.(*)

Penulis : Hewu