KPK Usut Mekanisme Pengisian Kuota Haji Indonesia 2023-2024

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait kuota haji Indonesia tahun 2023–2024.

Salah satu fokus penyidikan saat ini adalah mekanisme pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur.

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap empat staf perusahaan tersebut sebagai saksi dalam perkara yang sedang ditangani.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para saksi yang diperiksa dimintai keterangan mengenai proses pengusulan hingga mekanisme pengisian kuota haji di lingkungan PT Maktour.

Keterangan mereka dinilai penting untuk membantu penyidik mengungkap alur pengelolaan kuota serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Selain memeriksa sejumlah staf perusahaan, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Namun, yang bersangkutan belum dapat memenuhi panggilan karena sedang berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji.
Meski demikian, penyidik akan menjadwalkan kembali pemeriksaan guna melengkapi proses penyidikan.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mulai disidik KPK sejak Agustus 2025. Dalam perkembangannya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp622 miliar.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan mantan Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba sebagai tersangka dalam pengembangan kasus tersebut.

Penulis : Laili R