Komitmen Tegas! Gubernur Kalteng Biayai Iuran BPJS 650 Ribu Warga Tidak Mampu

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat tidak mampu di wilayah tersebut. Kebijakan ini diambil untuk memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin tanpa membebani biaya masyarakat kurang mampu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, menyampaikan bahwa ratusan ribu warga tersebut telah diakomodasi dalam skema jaminan kesehatan nasional.

“Sebanyak 650 ribu jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” ujarnya, Sabtu (28 Februari 2026).

Menurutnya, skema yang digunakan tetap melalui BPJS Kesehatan. Hanya saja, iuran peserta ditanggung oleh pemerintah provinsi sehingga masyarakat tetap memperoleh manfaat jaminan kesehatan secara penuh.

“Skemanya tetap BPJS, hanya saja iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi,” tegasnya.

Gubernur Kalteng Tegaskan Jangan Pangkas Anggaran BPJS

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan penekanan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota agar tidak memangkas anggaran BPJS masyarakat, terutama dalam kebijakan efisiensi anggaran.

“Kesehatan ini merupakan hal penting. Jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat. Jangan BPJS yang kena efisiensi, yang lain saja. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok,” tegasnya.

Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Kalteng dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kelas III Gratis di RS Provinsi untuk Kasus Gawat Darurat

Selain penjaminan iuran BPJS, Pemprov Kalteng juga menyediakan anggaran khusus bagi masyarakat tidak mampu yang mengalami kondisi kegawatdaruratan dan belum memiliki jaminan kesehatan.

Layanan kelas III gratis tersedia di sejumlah rumah sakit milik pemerintah provinsi, yakni:

• RSUD dr. Doris Sylvanus

• RSUD Hanau

• RSJ Kalawa Atei

Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah di Kalimantan Tengah.

Dengan penanggungjawaban iuran BPJS bagi 650 ribu warga dan penyediaan layanan kelas III gratis di rumah sakit provinsi, Pemprov Kalteng menegaskan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.(*)

Penulis: Hewu

Editor: Aprie