Pemprov Kalteng Distribusikan Bansos Terintegrasi dari Pelosok hingga Perkotaan

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) secara resmi melepas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang merupakan bagian dari Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (20 Feburari 2026).

Pelepasan bansos ini menjadi langkah awal distribusi bantuan terintegrasi bagi masyarakat yang berhak menerima di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, dari wilayah pedalaman hingga perkotaan.

Gubernur Kalimantan Tengah secara simbolis melepas penyaluran bansos KHBS yang mencakup bantuan pangan dan bantuan uang tunai, serta terintegrasi dengan dukungan sektor pendidikan dan kesehatan. Program ini menyasar sekitar 300 ribu Kepala Keluarga (KK) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diverifikasi melalui pendataan lapangan.

Kegiatan pelepasan bansos ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, TNI/Polri, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa bansos KHBS merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat perlindungan sosial, khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan hari besar keagamaan.

“Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak sesuai regulasi dan persetujuan DPRD. Tidak boleh salah sasaran,” tegas Gubernur.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Kalteng mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 miliar yang mencakup bantuan lintas sektor. Khusus bantuan pangan, penyaluran dilakukan secara bertahap dengan skema distribusi berkala dalam satu tahun, minimal empat kali penyaluran sesuai kemampuan keuangan daerah.

Distribusi bansos KHBS dilakukan bertahap, dimulai dari wilayah pedalaman menuju perkotaan. Pengawasan penyaluran melibatkan unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, guna memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak dan mencegah penyimpangan.

Setiap penerima manfaat akan menggunakan Kartu Huma Betang Sejahtera yang terintegrasi secara digital untuk memudahkan pendataan, pengawasan, dan meningkatkan transparansi program bantuan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program KHBS agar distribusi bansos berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Dengan pelepasan bansos ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dari pelosok hingga perkotaan melalui Program KHBS yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Penulis: Hewu