APBD Kalteng Terancam Turun! Tomy Irawan Diran Soroti Potensi Hambatan RPJMD 2026-2027

1TULAH.COM-Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tahun anggaran 2026 dan 2027 menghadapi tantangan serius. Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, menyoroti potensi hambatan yang bisa muncul akibat proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kekhawatiran ini diungkapkan mengingat dampak yang mungkin terjadi pada pencapaian program pembangunan yang telah dirancang dengan matang.

“RPJMD ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Kalteng, dan kami sangat mendukung. Namun, ada potensi hambatan yang perlu diantisipasi, terutama terkait anggaran,” ucap Tomy Irawan Diran, pada Rabu (30/7/2025).

Penyebab Penurunan APBD dan Solusi Penguatan PAD

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng ini menjelaskan bahwa proyeksi penurunan APBD disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, Tomy menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Kita tidak bisa terus berharap pada transfer dana pusat. PAD harus ditekan dan dimaksimalkan, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan optimalisasi pajak daerah,” tegasnya.

Tomy, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, menilai bahwa penguatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi kinerja BUMD dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah. Menurutnya, BUMD yang dimodali oleh pemerintah daerah harus memberikan kontribusi nyata dan signifikan terhadap pendapatan daerah.

“BUMD itu dimodali pemerintah, jadi harus ada feedback yang signifikan untuk daerah. Kinerjanya harus digenjot agar dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal,” ujarnya.

RPJMD Harus Berbasis Data Riil, Bukan Asumsi

Lebih lanjut, Tomy Irawan Diran juga meminta agar penyusunan angka-angka dalam dokumen RPJMD dilakukan secara akurat dan berdasarkan data riil serta terukur, bukan hanya asumsi. Meskipun RPJMD bersifat prediksi, namun prediksinya harus didukung oleh data yang kuat.

“RPJMD memang bersifat prediksi, tetapi harus berdasarkan data yang kuat. Jangan sampai angka-angka yang dimasukkan hanya sekadar asumsi,” ungkapnya.

Ia pun mempertanyakan proyeksi penurunan APBD di tahun 2026 dan 2027, mengingat tren pertumbuhan anggaran pada periode sebelumnya justru menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, Tomy mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan langkah strategis dan konkret guna memastikan penurunan APBD tidak menghambat pelaksanaan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Pemerintah daerah perlu segera mencari solusi inovatif untuk mengatasi potensi penurunan APBD dan memastikan kelancaran program pembangunan vital di Kalimantan Tengah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tahun anggaran 2026 dan 2027 menghadapi tantangan serius.

Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, menyoroti potensi hambatan yang bisa muncul akibat proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kekhawatiran ini diungkapkan mengingat dampak yang mungkin terjadi pada pencapaian program pembangunan yang telah dirancang dengan matang.

“RPJMD ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Kalteng, dan kami sangat mendukung. Namun, ada potensi hambatan yang perlu diantisipasi, terutama terkait anggaran,” ucap Tomy Irawan Diran, pada Rabu (30/7/2025).

Penyebab Penurunan APBD dan Solusi Penguatan PAD

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng ini menjelaskan bahwa proyeksi penurunan APBD disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, Tomy menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Kita tidak bisa terus berharap pada transfer dana pusat. PAD harus ditekan dan dimaksimalkan, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan optimalisasi pajak daerah,” tegasnya.

Tomy, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, menilai bahwa penguatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi kinerja BUMD dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah. Menurutnya, BUMD yang dimodali oleh pemerintah daerah harus memberikan kontribusi nyata dan signifikan terhadap pendapatan daerah.

“BUMD itu dimodali pemerintah, jadi harus ada feedback yang signifikan untuk daerah. Kinerjanya harus digenjot agar dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal,” ujarnya.

RPJMD Harus Berbasis Data Riil, Bukan Asumsi

Lebih lanjut, Tomy Irawan Diran juga meminta agar penyusunan angka-angka dalam dokumen RPJMD dilakukan secara akurat dan berdasarkan data riil serta terukur, bukan hanya asumsi. Meskipun RPJMD bersifat prediksi, namun prediksinya harus didukung oleh data yang kuat.

“RPJMD memang bersifat prediksi, tetapi harus berdasarkan data yang kuat. Jangan sampai angka-angka yang dimasukkan hanya sekadar asumsi,” ungkapnya.

Ia pun mempertanyakan proyeksi penurunan APBD di tahun 2026 dan 2027, mengingat tren pertumbuhan anggaran pada periode sebelumnya justru menunjukkan peningkatan.

Oleh karena itu, Tomy mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan langkah strategis dan konkret guna memastikan penurunan APBD tidak menghambat pelaksanaan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Pemerintah daerah perlu segera mencari solusi inovatif untuk mengatasi potensi penurunan APBD dan memastikan kelancaran program pembangunan vital di Kalimantan Tengah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (Ingkit)