Mendagri Tito Karnavian Soroti Realisasi APBD: Ini 10 Daerah Terbaik dan Terendah

1TULAH.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan perhatian khusus terhadap tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (8/5/2025), Mendagri memaparkan 10 daerah dengan kinerja realisasi APBD terbaik dan 10 daerah yang perlu mendapatkan koreksi.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Pemda di Indonesia dan diselenggarakan dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Mendagri menegaskan bahwa belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat daya beli. Selain itu, belanja pemerintah juga berfungsi sebagai katalisator bagi pertumbuhan sektor swasta.

“Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” jelas Mendagri Tito Karnavian.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan apresiasinya kepada daerah-daerah yang berhasil mencapai tingkat realisasi APBD tertinggi. Di sisi lain, ia juga memberikan catatan khusus kepada daerah-daerah yang realisasi APBD-nya masih berada dalam kategori terendah dan memerlukan upaya perbaikan.

10 Daerah dengan Realisasi Pendapatan APBD Tertinggi (Data per 7 Mei 2025)

Berdasarkan data dari Kemendagri yang diolah hingga 7 Mei 2025, Mendagri Tito Karnavian membeberkan 10 daerah dengan realisasi pendapatan APBD tertinggi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota:

Tingkat Provinsi:

1. Papua Tengah: 39,08 persen
2. Kalimantan Barat: 35,92 persen
3. Jawa Barat: 32,94 persen
4. Sumatera Utara: 30,65 persen
5. Daerah Istimewa Yogyakarta: 29,76 persen
6. Sulawesi Selatan: 29,11 persen
7. Gorontalo: 28,84 persen
8. Kalimantan Utara: 28,76 persen
9. Kepulauan Bangka Belitung: 27,64 persen
10. Bali: 27,50 persen

Tingkat Kabupaten:

1. Banjar: 32,53 persen
2. Tangerang Selatan: 32,44 persen
3. Cimahi: 30,95 persen
4. Payakumbuh: 30,75 persen

10 Daerah dengan Realisasi Pendapatan APBD Terendah (Data per 7 Mei 2025)

Mendagri juga menyampaikan daftar 10 daerah dengan realisasi pendapatan APBD terendah:

Tingkat Provinsi:

1. Papua Pegunungan: 7,24 persen
2. Lampung: 8,83 persen
3. Papua Barat Daya: 9,25 persen
4. Bengkulu: 9,85 persen
5. Papua: 11,37 persen
6. Riau: 12,34 persen
7. Jawa Tengah: 12,72 persen
8. Aceh: 13,30 persen
9. Papua Barat: 15,96 persen
10. Sulawesi Barat: 16,51 persen

Tingkat Kabupaten:

1. Batanghari: 0,14 persen
2. Jayawijaya: 0,35 persen
3. Lumajang: 1,11 persen
4. Empat Lawang: 2,38 persen
5. Mimika: 3,14 persen
6. Semarang: 3,81 persen
7. Cilacap: 4,24 persen
8. Pakpak Bharat: 4,31 persen
9. Aceh Tenggara: 6,12 persen
10. Aceh Selatan: 6,28 persen

Tingkat Kota:

1. Tual: 0,19 persen
2. Subulussalam: 7,38 persen
3. Yogyakarta: 9,37 persen
4. Pematangsiantar: 10,54 persen
5. Sungai Penuh: 13,49 persen
6. Samarinda: 14,45 persen
7. Bontang: 14,62 persen
8. Tebing Tinggi: 14,82 persen
9. Lhokseumawe: 14,88 persen
10. Cirebon: 15,72 persen

10 Daerah dengan Realisasi Belanja APBD Tertinggi (Data per 7 Mei 2025)

Selain pendapatan, Mendagri juga menyoroti realisasi belanja APBD:

Tingkat Provinsi:

1. Jawa Barat: 21,91 persen
2. Daerah Istimewa Yogyakarta: 21,73 persen
3. Sumatera Utara: 20,64 persen
4. Banten: 20,16 persen
5. Kepulauan Bangka Belitung: 20,08 persen
6. Nusa Tenggara Barat: 19,70 persen
7. Sulawesi Barat: 18,84 persen
8. Gorontalo: 18,45 persen
9. DKI Jakarta: 18,00 persen
10. Sulawesi Selatan: 17,65 persen

Tingkat Kabupaten:

1. Ciamis: 33,42 persen
2. Pati: 27,74 persen
3. Banyuwangi: 27,06 persen
4. Sumbawa Barat: 26,23 persen
5. Madiun: 25,85 persen
6. Purbalingga: 25,43 persen
7. Aceh Besar: 25,39 persen
8. Wonogiri: 25,35 persen
9. Bantul: 25,15 persen
10. Ponorogo: 24,96 persen

Tingkat Kota:

1. Dumai: 24,99 persen
2. Ternate: 24,35 persen
3. Salatiga: 23,83 persen
4. Cimahi: 23,59 persen
5. Banjar: 23,48 persen
6. Padang Panjang: 23,34 persen
7. Banda Aceh: 22,80 persen
8. Serang: 22,77 persen
9. Batam: 22,51 persen
10. Sukabumi: 21,98 persen

10 Daerah dengan Realisasi Belanja APBD Terendah (Data per 7 Mei 2025)

Berikut adalah 10 provinsi, kabupaten, dan kota dengan realisasi belanja APBD terendah:

Tingkat Provinsi:

1. Papua Tengah: 4,69 persen
2. Lampung: 5,67 persen
3. Papua Selatan: 5,90 persen
4. Papua Barat: 6,88 persen
5. Jawa Tengah: 6,99 persen
6. Kalimantan Timur: 7,39 persen
7. Sumatera Selatan: 9,59 persen
8. Papua Barat Daya: 9,65 persen
9. Riau: 10,87 persen
10. Aceh: 11,13 persen

Tingkat Kabupaten:

1. Empat Lawang: 1,69 persen
2. Buton Selatan: 1,91 persen
3. Mamberamo Raya: 2,17 persen
4. Keerom: 2,41 persen
5. Lebong: 2,45 persen
6. Dogiyai: 2,51 persen
7. Lumajang: 2,54 persen
8. Boven Digoel: 3,08 persen
9. Muara Enim: 3,35 persen
10. Aceh Selatan: 3,40 persen

Tingkat Kota:

1. Subulussalam: 3,95 persen
2. Yogyakarta: 6,39 persen
3. Pematangsiantar: 7,91 persen
4. Samarinda: 9,48 persen
5. Gunungsitoli: 10,24 persen
6. Cirebon: 10,71 persen
7. Tual: 11,83 persen
8. Pagar Alam: 12,30 persen
9. Sungai Penuh: 12,57 persen
10. Tanjung Balai: 13,26 persen

Mendagri Tekankan Peran Pemda Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian juga menyinggung peran penting Pemda dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuh Mendagri.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti secara virtual.

Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing. (Sumber:Suara.com)