Nety Herawati Dorong Optimalisasi Kanal Pengaduan Pelayanan Pendidikan

Deni Hariadi - Jurnalis

Minggu, 20 September 2026 - 13:34 WIB

URL berhasil dicopy

Hj. Nety Herawati

1TULAH.COM, DPRD BARUT – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Nety Herawati, mendorong Dinas Pendidikan mengoptimalkan kanal pengaduan pelayanan pendidikan agar setiap laporan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara jelas.

Menurut Nety, keberadaan kanal pengaduan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya karena pelayanan pendidikan bersentuhan langsung dengan guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan serta masyarakat sebagai penerima layanan.

Ia menyoroti pentingnya optimalisasi kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! dan SiPEDULI. Menurutnya, kanal tersebut tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus didukung mekanisme tindak lanjut yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. “Pengaduan jangan hanya menjadi tempat menampung keluhan. Setiap laporan harus menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Dari situlah pemerintah bisa mengetahui apa yang masih menjadi persoalan di lapangan,” ujar Nety, Minggu (20/9/2026) di Muara Teweh.

Nety mengatakan, masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai prosedur penyampaian pengaduan, termasuk informasi mengenai pihak yang menangani laporan dan tahapan tindak lanjutnya.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa laporan yang disampaikan memiliki mekanisme penanganan dan tidak berhenti hanya pada tahap penerimaan. “Pelayanan publik harus memberikan kepastian. Masyarakat perlu mengetahui apa persyaratannya, bagaimana prosedurnya, berapa lama prosesnya dan ke mana harus menyampaikan pengaduan jika menemui kendala,” katanya.

Selain optimalisasi kanal pengaduan, Nety meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi secara berkala terhadap standar pelayanan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan pelayanan tetap sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan tata kelola pemerintahan.

Ia juga mendorong agar informasi mengenai standar pelayanan, prosedur serta kanal pengaduan disosialisasikan secara maksimal hingga ke seluruh satuan pendidikan di wilayah Barito Utara. “Jangan sampai masyarakat mengetahui adanya standar pelayanan dan kanal pengaduan hanya ketika terjadi persoalan. Informasinya harus mudah ditemukan dan dipahami sejak awal,” tegasnya.

Nety menilai optimalisasi pengaduan juga dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat mengenai berbagai persoalan pelayanan pendidikan. Dengan demikian, laporan yang masuk dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Ia berharap penguatan kanal pengaduan tersebut dapat mendorong pelayanan pendidikan yang lebih transparan, responsif dan akuntabel serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh layanan. “Yang terpenting, setiap laporan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan. Dengan begitu, kanal pengaduan benar-benar memberikan manfaat dalam memperbaiki kualitas pelayanan pendidikan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Dadang Hardiwan