Waspada Oknum Nakal! DPRD Kalteng Minta Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi Dibenahi

1TULAH.COM-Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai distribusi pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kalteng. Langkah ini dinilai sangat krusial guna mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat merugikan para petani sekaligus mengganggu upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Menurut Sutik, keberadaan pupuk bersubsidi memiliki peran vital dalam mendukung tingkat produktivitas hasil pertanian. Oleh sebab itu, ketersediaan alokasi pupuk harus dipastikan tetap aman, mudah diakses, serta benar-benar diterima oleh petani yang berhak (by name by address) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Semua pihak harus saling mengawasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan begitu, ketika petani membutuhkan pupuk, barangnya tersedia dan tidak sulit diperoleh,” tegas Sutik pada Sabtu (25/7/2026).

Pengawasan Multisektoral Tutup Celah Penyelewengan

Sutik menegaskan bahwa pemantauan dan pengawasan alokasi pupuk tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Sinergi yang melibatkan aparat penegak hukum (APH), kelompok tani, hingga partisipasi aktif warga di tingkat desa sangat diperlukan guna menutup rapat celah terjadinya penyelewengan di lapangan.

Ia menyoroti kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang sempat terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebagai bahan evaluasi dan pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan. Lemahnya sistem pengawasan di tingkat bawah rentan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi, seperti menjual kembali pupuk bersubsidi ke pihak perusahaan dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi.

“Syukurnya sudah ada pelaku yang diamankan. Itu menunjukkan pengawasan masyarakat memiliki peran besar sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi bisa terungkap,” ujarnya.

Dorong Sosialisasi Mekanisme dan Sinergi Lintas Sektor

Guna memperkuat tata kelola penyaluran, DPRD Kalteng juga mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan sosialisasi berkala kepada petani, pengurus kelompok tani (Poktan), hingga pemilik kios penyalur resmi mengenai mekanisme dan aturan distribusi pupuk bersubsidi secara transparan.

Melalui sinergi yang makin solid antara Pemda, APH, distributor, dan elemen masyarakat, diharapkan alokasi pupuk bersubsidi di Kalimantan Tengah dapat terdistribusi secara tepat sasaran, akuntabel, serta mampu menggenjot produktivitas pertanian daerah demi mewujudkan kedaulatan pangan. (Ingkit)