Target Pendapatan Daerah Kalteng 2026 Tembus Rp5,4 Triliun, DPRD Optimis Terealisasi Akhir Tahun

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan optimisme tinggi terhadap pencapaian target pendapatan daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp5,4 triliun. Keyakinan ini didasari oleh hasil evaluasi sementara bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng yang menunjukkan realisasi penerimaan daerah masih berada di jalur (on-track) sesuai dengan perencanaan.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menyampaikan bahwa proyeksi penerimaan tersebut diperkirakan dapat terpenuhi sepenuhnya hingga penutupan tahun anggaran pada Desember 2026 mendatang. DPRD Kalteng secara berkesinambungan terus mengawasi tren penerimaan fiskal daerah agar target yang dicanangkan berjalan sejalan dengan penetapan anggaran.

“Berdasarkan hasil evaluasi sementara, mudah-mudahan seluruh estimasi pendapatan daerah Tahun 2026 sebesar sekitar Rp5,4 triliun dapat tercapai. Kami juga sudah menanyakan kepada Kepala Bapenda dan dijelaskan Insyaallah target tersebut bisa terealisasi sampai akhir Desember,” ujar Junaidi pada Kamis (23/7/2026).

Komposisi Target Pendapatan Murni dan SiLPA

Junaidi menerangkan struktur estimasi pendapatan daerah sebesar Rp5,4 triliun tersebut ditopang oleh dua komponen utama:

• Target Pendapatan Murni: Sekitar Rp5,1 triliun

• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA): Sekitar Rp336 miliar

Dengan kombinasi penerimaan murni serta dana SiLPA tersebut, kapasitas dan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai tetap solid dan memadai untuk menopang berbagai kebutuhan pembiayaan daerah.

Fokus APBD Perubahan: Penyesuaian Sisi Belanja Daerah

Mengingat proyeksi dari sisi pendapatan diyakini berjalan aman, DPRD Kalteng mengarahkan fokus pembahasan APBD Perubahan pada penyesuaian pos belanja daerah. Penyesuaian pos pengeluaran ini penting guna memastikan pemerintah daerah dapat merespons serta menyelesaikan sejumlah kewajiban fiskal secara akuntabel.

Penyesuaian belanja mencakup penyelesaian catatan dan rekomendasi dari tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembayaran kewajiban pengembalian Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), hingga pelunasan hak pembagian dana untuk pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng.

“Kalau estimasi pendapatan itu tercapai, berarti yang kita evaluasi tinggal sisi pengeluarannya. Memang akan ada penyesuaian karena hasil audit BPK sudah jelas dan ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan,” kata Junaidi.

Ia menambahkan bahwa rasionalisasi dan evaluasi sejumlah program pembangunan daerah akan terus diselaraskan dengan kondisi kas daerah. Langkah ini dilakukan agar seluruh kewajiban keuangan tetap terpenuhi tanpa mengganggu program prioritas dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Tengah. (Ingkit)