Sensus Ekonomi 2026 Kalimantan Tengah Jadi Langkah Strategis Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah

1tulah.com, PALANGKA RAYA — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Apel Siaga dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di halaman Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9 April 2026), sebagai langkah awal meningkatkan kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi di daerah.

Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyampaikan bahwa transformasi ekonomi global yang berkembang pesat, terutama akibat digitalisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menuntut tersedianya data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir.

Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi besar, mulai dari sektor sumber daya alam, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga sektor jasa. Namun, pengelolaan potensi tersebut memerlukan dukungan data statistik yang terpercaya.

“Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak agar menghasilkan data yang berkualitas,” ujarnya.

Agnes menambahkan, penggunaan atribut rompi dan name tag SE2026 oleh petugas sensus melambangkan integritas serta tanggung jawab sebagai “pejuang data” yang profesional.

Ia juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus yang datang melakukan pendataan.

“Petugas dapat dikenali melalui rompi dan name tag. Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas serta memberikan jawaban secara jujur, karena data yang dikumpulkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Statistisi Ahli Pertama BPS Kalimantan Tengah, Dwi Indri Arieska, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus kelima yang diselenggarakan oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali.

Menurutnya, sensus ini menjadi langkah strategis dalam menyediakan data dasar mengenai struktur dan karakteristik usaha, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, yang akan menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat sebanyak 237.092 usaha di Kalimantan Tengah, dengan mayoritas sekitar 98,42 persen merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sektor usaha yang paling dominan meliputi perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan.

Pendataan SE2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026 dengan dua metode, yaitu Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) secara daring serta wawancara langsung (door to door).

Data yang akan dikumpulkan meliputi identitas usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga kondisi keuangan dan sosial usaha.

Terkait tahapan pelaksanaan, Agnes mengungkapkan bahwa BPS telah melaksanakan pelatihan berjenjang, mulai dari instruktur nasional hingga instruktur daerah yang nantinya akan melatih petugas lapangan.

Dalam waktu dekat, BPS juga akan membuka rekrutmen petugas sensus, yang selanjutnya akan mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.

Selain pendataan langsung, usaha besar juga akan diminta melakukan pengisian data secara mandiri melalui sistem daring menggunakan email perusahaan.

Pelaksanaan pendataan direncanakan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026, dengan jumlah petugas sensus diperkirakan mencapai sekitar dua ribu orang di seluruh Kalimantan Tengah, meskipun jumlah tersebut masih bersifat sementara.

Saat ini, BPS juga tengah mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk kementerian, dinas, organisasi perangkat daerah (OPD), serta data statistik sebelumnya, untuk memastikan jumlah usaha yang akan didata.

Agnes mengakui bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki sejumlah tantangan, salah satunya adalah banyaknya informasi yang harus dikumpulkan sehingga membutuhkan waktu wawancara yang cukup lama.

Karena itu, ia berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan sensus tersebut.

“Kami berharap tidak ada penolakan terhadap petugas, karena tanpa data yang lengkap kita tidak akan memiliki gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi, yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan,” pungkasnya.(*)

Penulis : Hewu