Rakor Kartu Huma Betang Sejahtera Kalteng 2026: Target 300 Ribu KPM, Bansos Rp400 Ribu Tepat Sasaran

1tulah.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unsur Pendukung Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (26 Februari 2026). Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyaluran bansos Kartu Huma Betang Sejahtera tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Kalimantan Tengah.

Rakor dipimpin Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa Program Kartu Huma Betang Sejahtera merupakan komitmen Pemprov Kalteng dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Kartu Huma Betang Sejahtera adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan dukungan tepat sasaran,” tegas Leonard.

KHBS Bukan Sekadar Bantuan, Tapi Sistem Pelayanan Terpadu

Leonard menekankan bahwa Program KHBS bukan hanya bantuan sosial, melainkan instrumen pelayanan terpadu yang harus dikelola secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan di lapangan.

Program ini menargetkan hingga 300.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalimantan Tengah. Bantuan yang diberikan terdiri dari:

• Bantuan pangan senilai Rp150.000 melalui Perum BULOG

• Bantuan tunai Rp250.000 melalui rekening Bank Kalteng

Total manfaat yang diterima masyarakat mencapai Rp400.000 per keluarga penerima.

Sasaran Berdasarkan DTSEN dan Non Penerima Bansos Lain

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Eddy Karusman, menjelaskan bahwa penerima KHBS adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang terdata dalam DTSEN serta tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH, bantuan sembako, maupun BLT Dana Desa.

Proses penyaluran dilakukan melalui verifikasi dan validasi pemerintah daerah dengan dukungan relawan Huma Betang guna menjamin transparansi dan ketepatan sasaran.

Dukungan BKK dan Pengawasan Lapangan

Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, menambahkan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota diberikan sebagai dukungan tambahan penghasilan bagi unsur masyarakat dan aparat yang mengawal penyaluran KHBS.

Penerima BKK meliputi Damang, Sekretaris Damang, Mantir Kecamatan dan Desa, Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pemuka agama sebagai pengawas lapangan. Mekanisme dilakukan bertahap, mulai dari pendataan daerah, usulan ke Gubernur, verifikasi perangkat daerah, hingga penetapan melalui SK Gubernur sebagai dasar pencairan dana.

Bank Kalteng Pastikan Penyaluran Transparan

Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung penyaluran bantuan tunai KHBS secara transparan dan akuntabel. Alokasi penerima ditetapkan secara proporsional berdasarkan data keluarga miskin dan rentan miskin (Desil 1–5 DTSEN Non Bansos) terhadap total kepala keluarga di tiap kabupaten/kota dan desa.

“Kami memastikan pembukaan rekening tanpa biaya materai hingga penyaluran dana bansos berjalan tepat sasaran sesuai data yang ditetapkan,” ujarnya.

Perkuat Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor

Rakor ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Herson B. Aden, Kepala OPD terkait, serta secara virtual para pemerintah desa dan pemuka agama se-Kalimantan Tengah.

Melalui koordinasi lintas sektor yang solid, Pemprov Kalteng berharap pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera 2026 berjalan efektif, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Penulis: Hewu