Kartu Huma Betang Sejahtera Kalteng Dibuka untuk Aduan Publik, 30.000 Laporan Masuk Real-Time

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengambil langkah progresif untuk memastikan akurasi dan transparansi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Melalui pembukaan kanal pengaduan resmi, masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam validasi data calon penerima bantuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan bahwa laman humabetang.id telah diluncurkan sebagai pusat verifikasi dan validasi data. Hingga Rabu (25 Februari 2026), tercatat lonjakan laporan yang signifikan dari masyarakat.

“Kami membuka kanal ini agar masyarakat bisa proaktif melaporkan warga yang sekiranya layak dibantu. Responnya sangat positif, per hari ini saja sudah ada sekitar 30.000 aduan yang masuk secara real-time. Ini menjadi basis data kuat untuk pemutakhiran ke depan,” ujar Rangga usai Rapat Sosialisasi Implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.

Untuk memastikan validitas laporan, masyarakat diwajibkan menyertakan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan kondisi ekonomi. Menurut Rangga, kelengkapan data tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai kelayakan calon penerima manfaat.

Terkait potensi tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Rangga menegaskan bahwa prioritas utama adalah warga yang belum pernah menerima bantuan.

“Meskipun masih ada kemungkinan penerima bansos lain terdaftar, kami mengutamakan asas pemerataan. Fokus kami menjangkau masyarakat Kalteng yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan apapun,” tegasnya.

Menyadari tantangan geografis dan keterbatasan akses digital di sejumlah wilayah, Pemprov Kalteng juga menurunkan 1.432 relawan ke desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.

“Setiap desa minimal satu relawan, sedangkan wilayah padat penduduk bisa dua hingga tiga orang. Mereka bertugas memverifikasi data serta mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai,” tambah Rangga.

Data sementara menunjukkan wilayah dengan calon penerima tertinggi berada di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Distribusi ini sejalan dengan data kemiskinan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai komitmen menjaga ketepatan sasaran, Pemprov Kalteng akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan.

“Setiap triwulan data akan diperbarui. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, statusnya akan disesuaikan. Ini komitmen Bapak Gubernur agar program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling berhak,” tutupnya.

Penulis: Hewu