Kunjungan Kerja DPRD Kalteng: Belajar dari DPRD DKI Jakarta untuk Tingkatkan Kualitas APBD

1TULAH.COM-Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

Inisiatif ini diambil sebagai langkah strategis DPRD Kalteng untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyusunan APBD di daerah mereka. DPRD DKI Jakarta dipilih karena dianggap memiliki pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran daerah.

Fokus pada Efektivitas dan Akuntabilitas Anggaran

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Riska Agustin menjelaskan tujuan utama dari kunjungan ini. “Kami ingin belajar dari DPRD DKI Jakarta mengenai bagaimana menyusun KUA dan PPAS yang efektif dan efisien, serta bagaimana memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Diskusi yang terjadi mencakup berbagai aspek teknis dan strategis dalam penyusunan anggaran. Rombongan DPRD Kalteng mendalami mekanisme penyusunan KUA dan PPAS, penetapan prioritas pembangunan, serta strategi pengawasan anggaran yang ketat. Mereka juga menggali informasi mengenai inovasi-inovasi yang telah diterapkan oleh DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Membawa Pulang Ilmu untuk Kemajuan Kalteng

Riska Agustin berharap, hasil dari kunjungan kerja ini dapat menjadi masukan berharga bagi DPRD Kalteng. Ilmu dan pengalaman yang didapat dari DPRD DKI Jakarta diharapkan bisa membantu mereka dalam menyusun APBD yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Tengah.

Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen DPRD Kalteng untuk terus belajar dan beradaptasi dengan praktik-praktik terbaik di daerah lain. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. (Ingkit)