Batal Diskon Listrik Juni-Juli, Sri Mulyani Jelaskan Kenapa Dialihkan ke BSU

1TULAH.COM-Wacana diskon tarif listrik yang sempat memicu perdebatan sengit antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, kini dipastikan batal dijalankan. Kabar ini mengejutkan publik, mengingat antusiasme terhadap program stimulus konsumsi domestik tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan alasan di balik pembatalan ini. Menurutnya, proses penganggaran untuk diskon tarif listrik tidak memungkinkan program tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan, yaitu pada bulan Juni dan Juli 2025.

“Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).

BSU Jadi Prioritas: Data BPJS Ketenagakerjaan Lebih Siap

Sebagai gantinya, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan program diskon listrik menjadi bantuan subsidi upah (BSU). Alasan utama penggantian program ini adalah kesiapan data yang jauh lebih baik, khususnya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Sri Mulyani membeberkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, saat BSU pertama kali digulirkan, data di BPJS Ketenagakerjaan masih memerlukan pembersihan. Namun, kondisi saat ini berbeda.

“Dan sekarang karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah,” imbuh Sri Mulyani.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat disalurkan dengan cepat, memanfaatkan basis data yang valid.

6 Paket Stimulus Konsumsi Domestik: Fokus Utama Pemerintah

Meskipun diskon listrik batal, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendongkrak konsumsi masyarakat melalui 6 Paket Stimulus berbasis konsumsi domestik. Paket-paket ini berfokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi (meskipun diskon listrik batal, ada poin lain terkait energi), hingga bantuan sosial.

Berikut adalah rincian stimulus yang telah disiapkan dan direncanakan akan diluncurkan pada 5 Juni 2025:

1. Diskon Transportasi: Mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.
2. Potongan Tarif Tol: Ditargetkan untuk sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.
3. Diskon Tarif Listrik 50% (Dibatalkan dan digantikan BSU): Semula ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
4. Bantuan Subsidi Upah (Pengganti Diskon Listrik): Akan diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta atau UMP, serta guru honorer, memanfaatkan data BPJS Ketenagakerjaan yang telah clean.
5. Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Ditujukan bagi pekerja di sektor padat karya.

Enam stimulus ini, meskipun ada perubahan pada salah satu poinnya, diharapkan mampu mendongkrak konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontroversi Awal: Bahlil Ngaku Tak Tahu Usulan Diskon Listrik

Sebelumnya, wacana diskon tarif listrik sempat menjadi sorotan publik karena adanya perbedaan informasi di kalangan menteri. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengaku belum mendapat laporan terkait rencana diskon tarif listrik pada bulan Juni-Juli, meskipun program ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai stimulus ekonomi.

Menurut Bahlil, dalam mengeluarkan kebijakan stimulus, seharusnya ada pembahasan lebih lanjut antar Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan lain untuk membahas mekanisme stimulus yang diberikan masyarakat.

“Kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalunya, biasanya, ada Kementerian ESDM,” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

“Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu (diskon tarif listrik),” ucapnya kala itu.

Kini, dengan penjelasan resmi dari Menteri Keuangan, polemik mengenai diskon tarif listrik akhirnya terjawab. Fokus pemerintah beralih ke program BSU yang dinilai lebih siap data dan cepat dalam implementasi. (Sumber:Suara.com)