Antisipasi Karhutla 2025, Ini 8 Provinsi Rawan Karhutla: GAPKI Siap Siaga!

1TULAH.COM- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun 2025.

KLH menghimbau seluruh pelaku industri kelapa sawit untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsolidasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) demi mengantisipasi timbulnya titik-titik api di area rawan kebakaran.

Himbauan ini disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, sebagai upaya pencegahan dini mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang mengidentifikasi setidaknya delapan provinsi di Indonesia rawan karhutla.

Delapan Provinsi Rawan Karhutla, Perkebunan Sawit Jadi Sorotan

Berdasarkan data BMKG, delapan provinsi yang berpotensi tinggi mengalami kebakaran lahan di antaranya adalah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Riau. Area-area rawan ini seringkali beririsan langsung dengan perkebunan kelapa sawit.

Menyikapi potensi risiko tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup aktif melakukan koordinasi dengan melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam kegiatan Konsolidasi Kesiapan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Provinsi Riau.

Menteri Hanif menekankan betapa pentingnya konsolidasi seluruh pemangku kepentingan, terutama mengingat luasnya lahan perkebunan sawit di Riau yang mencapai lebih dari empat juta hektar. Riau sendiri merupakan kawasan perkebunan sawit terluas di Indonesia.

“Kami menghimbau perusahaan-perusahaan sawit agar bergabung dengan GAPKI untuk memudahkan dalam penanganan kebakaran lahan,” tegas Menteri Hanif, seperti dikutip pada Selasa (13/5/2025).

GAPKI Sambut Baik Ajakan KLH, Tekankan Pentingnya Kerja Sama Multi Pihak

Gayung bersambut, GAPKI menyambut baik ajakan dan inisiatif konsolidasi yang didorong oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sekretaris Jenderal GAPKI, M. Hadi Sugeng, menilai bahwa upaya pencegahan dan penanganan karhutla memang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Baca Juga: Sebut Tren Karhutla Terus Turun, Menhut Raja Juli: Jangan Bikin Kita Sombong, Tetap Hati-hati

Hadi Sugeng menjelaskan bahwa 752 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI telah secara aktif menghimbau serta menetapkan standar yang jelas dalam penanganan karhutla di wilayah operasional mereka.

“Meskipun belum semua perusahaan sawit tergabung dengan GAPKI namun kami tetap merangkul seluruh stakeholder industri ini agar bersama-sama dalam pencegahan karhutla,” tegas Sekjen GAPKI, Muhammad Hadi Sugeng.

Lebih lanjut, Hadi Sugeng menekankan bahwa GAPKI telah melakukan berbagai upaya pencegahan karhutla dengan merangkul berbagai pihak melalui pendekatan berbasis lanskap (landscape approach). Upaya ini melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah terkait, badan-badan terkait, serta melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Selain kegiatan sosialisasi dan edukasi, perusahaan-perusahaan anggota GAPKI juga melakukan standardisasi kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan sertifikasi khusus terkait penanganan karhutla.

Langkah Preventif GAPKI Hadapi Musim Kemarau

GAPKI juga telah mengambil langkah-langkah preventif lainnya dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk melakukan modifikasi cuaca (weather modification) serta membuat himbauan dan standar kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pencegahan maupun penanganan karhutla.

Upaya pencegahan karhutla yang dilakukan oleh anggota GAPKI meliputi pemetaan area rawan titik api berdasarkan data historis dan memastikan ketersediaan sumber air yang memadai di area-area tersebut.

Selain itu, perusahaan-perusahaan sawit juga telah memanfaatkan teknologi drone dengan jangkauan terbang lebih dari 30 kilometer untuk melakukan pemantauan dan deteksi dini potensi kebakaran lahan.

“Selain kepatuhan terhadap regulasi, sarana dan prasarana yang senantiasa tersedia dengan kondisi yang baik dan terawat telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan anggota GAPKI di seluruh Indonesia,” ungkap Hadi Sugeng.

KLH Apresiasi Kesiapsiagaan GAPKI, Dorong Implementasi di Semua Lokasi

Melihat kesiapsiagaan yang ditunjukkan oleh GAPKI dalam menyambut musim kemarau tahun 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi. “Kami sangat ingin (kesiapan) ini bisa diimplementasikan di semua lokasi,” tegasnya.

KLH juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemerintah provinsi juga melakukan upaya seperti semai hujan atau tabur garam di lahan-lahan yang berpotensi tinggi terjadinya kebakaran.

Menteri Hanif juga menyoroti pentingnya pencegahan kebakaran lahan di Riau dalam menjaga stabilitas perekonomian provinsi tersebut. Pencegahan karhutla diyakininya dapat meningkatkan kepercayaan investor di Provinsi Riau.

“Kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 5% di tahun ini, untuk menjaga Riau dari karhutla menjadi penting untuk mendapatkan kepercayaan investor,” tegasnya.

Contoh Kesiapsiagaan di Tingkat Perusahaan: PT Kimia Tirta Utama

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nuroq menjadikan PT Kimia Tirta Utama di Siak, Riau, sebagai salah satu percontohan kesiapsiagaan perusahaan sawit dalam menghadapi karhutla. PT Kimia Tirta Utama merupakan bagian dari Grup Astra Agro Lestari.

Menteri Hanif berharap keseriusan perusahaan kelapa sawit Grup Astra Agro ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Latihan dan kesiapan tim, serta pelibatan masyarakat maupun pihak terkait, diharapkan terus ditingkatkan sesuai dengan skenario pencegahan karhutla.

“Kami sangat ingin kewaspadaan ini tidak hilang,” kata Menteri Hanif usai melihat langsung sarana dan prasarana pencegahan serta penanganan karhutla dari tim kesiapan tanggap darurat (TKTD) PT KTU.

Tim TKTD PT KTU sendiri telah dibekali pelatihan serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.

“Pencegahan dilakukan melalui identifikasi area rawan berdasarkan data historis hotspot dan aktivitas masyarakat, didukung oleh sistem peringatan dini,” ujar Dian Ary, perwakilan PT KTU.

Ia menjelaskan bahwa kesiapsiagaan perusahaan mencakup pelatihan, simulasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti menara pantau serta sumber air. Deteksi dan pemadaman dini menjadi bagian penting dari respon cepat, sementara kemitraan aktif dengan masyarakat dilakukan melalui kegiatan patroli bersama. (Sumber:Suara.com)