Jakarta Tolak Kirim Anak Nakal ke Barak Militer Ala Jabar, Pilih Ruang Kreasi Positif

1TULAH.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil jalur berbeda dengan tetangganya, Jawa Barat, terkait penanganan anak-anak bermasalah. Meskipun Provinsi Jabar menerapkan kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer, Pemprov DKI menegaskan tidak akan mengikuti langkah tersebut.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, yang akrab disapa Chico, menyatakan bahwa Jakarta memiliki pendekatan tersendiri dalam mendidik dan membina warganya, termasuk anak-anak.

“Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya,” ujar Chico di Jakarta, Senin (12/5/2025).

Alih-alih mengirim anak-anak ke lingkungan militer, Pemprov DKI justru memilih untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi warganya untuk berkreasi dan mengembangkan diri di tempat yang semestinya, seperti taman dan perpustakaan. Langkah ini diwujudkan melalui kebijakan perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan hingga malam hari.

“Kami akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif, makanya taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan,” jelas Chico, seperti dilansir Antara.

Fokus Penanggulangan Premanisme di Jakarta:

Terkait isu premanisme di ibu kota, Chico menjelaskan bahwa Pemprov DKI aktif berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya melalui operasi terpadu penanggulangan premanisme. Operasi yang dijadwalkan berlangsung selama 15 hari, mulai dari 15 Mei hingga 30 Mei 2025, disambut baik oleh Pemprov DKI.

“Kami menyambut baik, positif operasi ini. Tidak ada tempat untuk kekerasan di Kota Jakarta dan sampai hari ini itu masih terus dilakukan,” tegas Chico.

Pihaknya berharap operasi ini tidak hanya menindak pelaku aksi premanisme secara hukum, tetapi juga memberikan efek jera sehingga tindakan ilegal dan kekerasan dapat dicegah secara efektif.

Lebih lanjut, Chico juga menyinggung soal penertiban bangunan ilegal di Jakarta. Menurutnya, penertiban diperlukan karena erat kaitannya dengan pembayaran pajak dan pemasukan daerah.

Pemerintah Pusat Kaji Kebijakan Jabar:

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengkaji gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Hasan menekankan bahwa kajian akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek aturan, hak-hak anak, dan persetujuan orang tua.

“Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi Pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di Pemerintah,” ujar Hasan di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Hasan mengimbau masyarakat untuk tidak langsung menolak inisiatif tersebut, melainkan mengkritisinya secara konstruktif. Ia menyarankan untuk memantau terlebih dahulu efektivitas program yang telah berjalan di Jawa Barat dalam mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan siswa.

Respons Positif di Jabar:

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah menggulirkan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang mulai diterapkan pada 2 Mei 2025. Saat meninjau pelaksanaannya di Purwakarta, Dedi Mulyadi menyebut program tersebut memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.

“Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar,” kata Dedi Mulyadi.

Ia menambahkan bahwa program ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat dan berencana untuk memperluasnya hingga jenjang SMA, termasuk remaja yang teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.

Dengan demikian, terlihat adanya perbedaan pendekatan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat dalam menangani isu kenakalan remaja.

Jakarta memilih fokus pada pemberdayaan melalui kegiatan positif dan penegakan hukum yang tegas terhadap premanisme, sementara Jawa Barat mencoba model pembinaan karakter melalui disiplin militer. Efektivitas dari kedua pendekatan ini tentu akan menjadi perhatian publik di masa mendatang. (Sumber:Suara.com)