KPK Grebek Dinas Perkim, Bukti Suap Proyek Pemkab OKU Disita

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Pada Selasa, 22 April 2025, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lampung Tengah dan menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen serta barang bukti elektronik.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 23 April. Barang bukti tersebut kini tengah dianalisis dan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan saksi-saksi terkait.

Kasus ini menyeret sejumlah nama pejabat daerah. Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu, 15 Maret.

Selain Nopriansyah, KPK juga menetapkan tiga anggota DPRD OKU sebagai tersangka, yaitu Ferlan Juliansyah (Anggota Komisi III), M Fahrudin (Ketua Komisi III), dan Umi Hartati (Ketua Komisi II). Dari pihak swasta, tersangka lainnya adalah M Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

Menurut KPK, perkara ini bermula sejak Januari 2025 saat proses pembahasan Rancangan APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses tersebut, terjadi kesepakatan jahat untuk mempercepat pengesahan RAPBD dengan cara meminta jatah dana “pokok pikiran” (pokir).

Untuk menyamarkan praktik tersebut, permintaan jatah dialihkan menjadi proyek fisik di Dinas PUPR dengan nilai mencapai Rp40 miliar.

Rinciannya, ketua dan wakil ketua DPRD masing-masing mendapat jatah proyek senilai Rp5 miliar, sementara anggota dewan lainnya mendapat jatah sebesar Rp1 miliar per orang.

KPK menyatakan akan terus menelusuri aliran dana, keterlibatan pihak lain, dan kemungkinan adanya pengembangan perkara.

Penulis : Laili T