Pramono Diminta Tetap Jalankan Program Sarapan Bergizi Gratis, Pengamat: Peluang Dongkrak Kepercayaan Publik

- Jurnalis

Sabtu, 15 Maret 2025 - 19:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3/2025).  (sumber: suara,com)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3/2025). (sumber: suara,com)

1TULAH.COM – Trubus Rahadiansyah seorang pengamat Kebijakan Publik, berikan saran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk tetap menjalankan program sarapan bergizi gratis. Meskipun, Pramono telah dibatalkan janji kampanyennya ini dengan alasan kesamaan kebijakan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi sarapan bergizi gratis tersebut merupakan janji Pramono kepada warga Jakarta saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Apabila dibatalkan, maka kepercayaan publik alias public trust akan menurun.

“Apapun alasannya itu Pak Pram harusnya tetap jalan Karena itu sebenarnya kan janji-janji kampanye. Nah kalau misalnya dia menuruti seperti itu, dia otomatis malah menurunkan public trust-nya itu,” tutur Trubus, Jumat (14/3/2025).

Trubus mengakui bahwa memang terdapat kesan pemerintah pusat memberi tekanan agar Pramono tak melaksanakan sarapan bergizi gratis. Namun, yang ia rasakan justru momen ini menjadi peluang bagi Pramono untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin.

Baca Juga :  KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%

“Sekarang yang penting itu dia menunjukkan inovasinya, kreatifitasnya sebagai seorang pemimpin, kompetensinya,” terangnya.

“Malah menurut saya ini peluang, bukan akhirnya malah mengikuti arahan tekanan pusat gitu,” Trubus melanjutkan pemaparannya.

Menurutnya, Jakarta selaku pemilik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar se-Indonesia memiliki kemampuan untuk mengadakan program sarapan bergizi gratis.

“Ini kan sepertinya lebih kesana (politik) arahnya daripada persoalan kapasitas atau kemampuan gubernur dalam hal melaksanakan program sarapan gratis,” jelasnya lagi.

Tak hanya itu, Pramono juga disebutnya dapat melakukan kolaborasi dengan BUMD hingga swasta demi pelaksanaan program sarapan bergizi gratis itu.

“Artinya itu yang harus dilakukan ya itu kerjasama dengan bedan usaha lain kan gitu. Jadi jangan dengan APBD, itu yang harus dilakukan,” pungkasnya.

Dibatalkan Pramono
Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan batal menggelar program sarapan bergizi gratis. Alasannya, kebijakan serupa sudah dijalankan oleh pemerintah pusat lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan oleh Pramono setelah menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025). Berdasarkan hasil diskusi, Pramono menyebut janji kampanyenya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 itu akan diubah.

Baca Juga :  Ketegasan Hukum Karhutla: Menhut Raja Juli Bekukan Izin 26 Perusahaan dan Proses Puluhan Kasus Pidana

“Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan dirubah programnya,” kata Pramono.

Dalam pertemuan tersebut, Pramono mengakui sarapan bergizi gratis sudah dijalankan lewat program MBG. Sehingga, anggaran yang sudah dialokasikan akan dipakai untuk perbaikan kantin hingga penambahan penerima bantuan pendidikan.

“Jadi kami tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat,” tegas Pramono.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : suara.com

Berita Terkait

DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M
KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%
Ratusan Ribu Hektare Aset Tanah TNI Belum Bersertifikat, 44 Ribu Hektare Berpotensi Pemicu Konflik Agraria
KPK Tahan 8 Tersangka Suap HGB ATR/BPN, Diduga Jadi Pengepul Uang dan Penghubung Swasta
Transformasi Digital Media: RMAB dan MNCN Jamin Independensi Redaksi dalam Integrasi
Dorong Pemerataan Sinyal, DPRD Kalteng Minta Program Starlink Jangkau Pemukiman Warga
Ketegasan Hukum Karhutla: Menhut Raja Juli Bekukan Izin 26 Perusahaan dan Proses Puluhan Kasus Pidana
Momen Hangat Presiden Prabowo Sapa Para Siswa Saat Jajal LRT Kelapa Gading-Manggarai
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 13:31 WIB

DPRD Minta Pemprov Kalteng Segera Terbitkan Perkada untuk Cairkan BTT Karhutla Rp760 M

Kamis, 17 September 2026 - 12:07 WIB

KSPI dan Partai Buruh Usulkan Kenaikan UMP dan UMK 2027 Sebesar 7,5% Hingga 9,5%

Kamis, 17 September 2026 - 05:22 WIB

Ratusan Ribu Hektare Aset Tanah TNI Belum Bersertifikat, 44 Ribu Hektare Berpotensi Pemicu Konflik Agraria

Rabu, 16 September 2026 - 19:38 WIB

KPK Tahan 8 Tersangka Suap HGB ATR/BPN, Diduga Jadi Pengepul Uang dan Penghubung Swasta

Rabu, 16 September 2026 - 19:31 WIB

Transformasi Digital Media: RMAB dan MNCN Jamin Independensi Redaksi dalam Integrasi

Rabu, 16 September 2026 - 15:53 WIB

Dorong Pemerataan Sinyal, DPRD Kalteng Minta Program Starlink Jangkau Pemukiman Warga

Rabu, 16 September 2026 - 15:48 WIB

Ketegasan Hukum Karhutla: Menhut Raja Juli Bekukan Izin 26 Perusahaan dan Proses Puluhan Kasus Pidana

Rabu, 16 September 2026 - 15:31 WIB

Momen Hangat Presiden Prabowo Sapa Para Siswa Saat Jajal LRT Kelapa Gading-Manggarai

Berita Terbaru

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa(PKB) H Paramana Setiawan saat memberikan tangganapn di paripurna (Dadang Hardiwan)

Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul

DPRD BARUT

Ini Sejumlah Harapan Fraksi PKB untuk APBD Tahun Anggaran 2026

Kamis, 17 Sep 2026 - 16:05 WIB

Bupati erius mendengarkan penjelasan kabid kedaruratan dan logistik, Rizali Hadi, S.Sos

Muara Teweh

Bupati Shalahuddin Tinjau Kembali Lokasi Karhutla di Teweh Selatan

Kamis, 17 Sep 2026 - 15:59 WIB