Dugaan Money Politic PSU Barut! Sejumlah Orang dan Barang Bukti Uang Diamankan dari Rumah di Jalan Simpang Pramuka II

1tulah.com, MUARA TEWEH-Dugaan praktik money politics atau politik uang yang menghebohkan Muara Teweh, Kalimantan Tengah, menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara benar-benar menghebohkan warga setempat, Jumat (14/3/2025).

Lokasi kejadian yang menjadi tempat pengamanan sejumlah orang dan barang bukti uang telah terungkap. Ratusan warga setempat pun berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan  secara langsung kejadian dari lokasi.

Alamat Lengkap Lokasi Kejadian

Menurut informasi yang dihimpun, Tempat Kejadian Perkara (TKP) dugaan money politics tersebut berada di Jalan Simpang Pramuka II, belakang Kantor Bappeda, Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Kronologi Pengamanan

Tim gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian dari Polres Barito Utara dan personel Kodim setempat, bersama dengan warga masyarakat, berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam praktik politik uang tersebut. Dari lokasi kejadian, tim gabungan juga berhasil menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai.

Reaksi dan Harapan Masyarakat

Terungkapnya lokasi kejadian ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik money politics yang mencoreng proses demokrasi di Muara Teweh. Masyarakat pun semakin menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil.

“Kami berharap dengan terungkapnya lokasi ini, aparat dapat segera mengungkap siapa saja yang terlibat dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar salah seorang warga setempat.

Saat ini, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Informasi lebih detail mengenai identitas orang-orang yang diamankan dan jumlah uang yang disita akan diumumkan dalam waktu dekat.

Masyarakat Muara Teweh diimbau untuk tetap tenang dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Warga juga diharapkan untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. (Adi)